Bengkulu (Antara) - Sebagian besar masyarakat Provinsi Bengkulu turut menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ke tujuh Republik Indonesia Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin, melalui siaran televisi.
Banyak komentar dan harapan kepada dua sosok tersebut, untuk bisa membawa Indonesia agar lebih baik dari beragam sisi.
Apalagi, Provinsi Bengkulu termasuk daerah "terisolir" lantaran tidak dilintasi arus lalu lintas dari beberapa provinsi di Sumatera ke Jawa serta sebaliknya.
Orang yang ke Bengkulu, memang sudah diniatkan bukan seperti di Bandarlampung atau kota-kota lain di Sumatera yang menjadi transit bagi mereka yang ke Sumatera atau ke Jawa, sehingga di sana terjadi perputaran uang.
Dengan terpilihnya mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang sudah beberapa kali ke provinsi tersebut, menjadi Ketua MPR yang juga memiliki adik kandung yaitu Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, Provinsi Bengkulu bisa "memanfaatkan" kedekatan itu.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Prof Dr Juanda SH, M.Hum mengatakan terpilihnya Zulkifli Hasan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014--2019, memberikan sisi positif terhadap Provinsi Bengkulu.
"Kalau dilihat secara hukum dan administrasi tata negara, terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR memang tidak memberikan dampak khusus terhadap Bengkulu, tetapi dari sisi informal ada sisi positifnya, karena Zulkifli Hasan merupakan kakak kandung dari Wali Kota Bengkulu (Helmi Hasan)," kata dia.
Menurut guru besar itu, hubungan kekerabatan tersebut dapat menjadi sarana bagi provinsi itu khususnya Kota Bengkulu menjalin jaringan dan komunikasi yang baik dengan pemerintahan pusat.
"Secara informal, apa yang menjadi keluhan Bengkulu lebih mudah disampaikan tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit," kata dia.
Juanda mengungkapkan, secara aturan dan administrasi, memang tidak ada keberpihakan menilik nilai sistem kekerabatan atau etnis, karena setelah terpilih, baik presiden, unsur pimpinan DPR RI, MPR, serta DPD sudah menjadi bagian dari Indonesia, tidak lagi bersifat kedaerahan.
"Itu tugas mereka, memerhatikan seluruh wilayah yang masuk ke dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, tidak ada pilih kasih, atau pengkhususan wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
"Semua wilayah diperlakukan secara proporsional. Hanya saja, kemudahan dalam menyampaikan aspirasi daerah, bisa disampaikan melalui hubungan etnis atau kekeluargaan, sehingga pemerintahan pusat lebih cepat tahu dan memahami kebutuhan daerah, salah satunya Bengkulu," ucapnya.
Sementara Rektor Universitas Bengkulu, sekaligus pengamat ekonomi, Dr Ridwan Nurazi SE MSc mengungkapkan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Bengkulu harus cepat beradaptasi dengan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Ada banyak program daerah, seperti di Bengkulu, banyak program pembangunan yang telah direncanakan dalam periode kepemimpinan Presiden SBY, guna realisasi pada periode Presiden Joko Widodo, maka pemerintah daerah harus cepat beradaptasi," kata dia.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo memang telah mengungkapkan pernyataan bahwa akan melanjutkan pembangunan positif dari pimpinan yang lama, namun tentunya sebagai pimpinan selanjutnya, presiden yang baru saja dilantik pada Senin (20/10) pagi itu juga memiliki gagasan dan program baru.
"Dengan kru baru, tentu ada program baru, bisa jadi program yang sebelumnya, ada yang berubah. Sudah seharusnya pemda mengawal program positif kepemimpinan sebelumnya agar tetap dilanjutkan," katanya.
Namun, jika pemerintah daerah tidak mampu beradaptasi dengan cepat, Ridwan meyakini bisa saja terjadi perlambatan pembangunan daerah baik di sisi infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, maupun sumber daya manusia.
"Di sini kita menunggu kecakapan gubernur, wali kota, bupati beserta perangkat dinas, untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintahan pusat. Memang sudah ada perwakilan daerah di legislatif, tetapi tidak cukup dengan itu saja membangun daerah, sangat dibutuhkan kedekatan pemda dengan eksekutif di pusat," ucapnya.
Selain itu, dia juga berharap anggota legislatif yang mewakili daerah di DPR dan DPD RI harus mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan amanah yang telah "dititipkan".
"Untuk Bengkulu, kita ada Patrice Rio Capella yang menjadi wakil ketua tim pemenangan Jokowi-JK pada pilpres lalu. Ada kedekatan dirinya dengan pimpinan yang baru, kita berharap akan memberikan nilai positif terhadap Bengkulu," kata Ridwan.
Akan lebih baik untuk provinsi itu, menurutnya, jika salah satu pos menteri dipimpin oleh salah seorang putra Bengkulu.
"Kita punya tokoh yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, maupun dengan partai pengusungnya, dan putra Bengkulu juga memiliki kapasitas, di Bengkulu juga merupakan lumbung suara Jokowi-JK pada pilpres. Ini dapat menjadi alasan kuat putra Bengkulu mendapat amanah di kabinet, dengan hal tersebut, pembangunan di daerah kita juga akan menjadi lebih baik," ujar rektor itu.
Jatah Menteri
Relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengharapkan salah satu menteri pada kabinet mendatang merupakan putra daerah Provinsi Bengkulu.
Hal itu diungkapkan oleh ketua relawan kampanye pilpres dengan nama "Kawan Jokowi-JK" Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi.
Selama ini belum pernah ada putra-putri Bengkulu menduduki jabatan menteri dan kini harapan itu tertuju kepada kabinet yang akan dibentuk Jokowi.
"Kami selaku relawan dan kawan telah turut memenangkan Jokowi-JK pada pilpres, dan putra Bengkulu juga memiliki SDM serta kapasitas untuk membantu presiden dalam kabinet," kata Kanedi yang jugan anggota DPD.
Ada beberapa orang putra dari daerah itu yang memiliki kapasitas dan bisa direkomendasikan, seperti, rektor universitas yang ada di Bengkulu, tokoh muda Bengkulu, Sahrowi, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan Kepala LIPI yang menurut Kanedi juga berasal dari Bengkulu.
"Saya mendapat kabar, nama Bang Ken sendiri (panggilan akrab Kanedi) juga diusulkan relawan," kata dia.
Dia menanggapi positif dirinya diusulkan oleh relawan Jokowi-JK dari provinsi itu maupun pusat.
Sementara itu, untuk posisi, menurut Kanedi, menteri koperasi sangat cocok dipercayakan kepada putra Bengkulu, mengingat histori daerah tersebut.
Bengkulu juga memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Fatmawati sebagai istri dari presiden Soekarno, berasal dari daerah itu, dan memiliki keturunan yakni Megawati selaku pimpinan partai pengusung, yakni PDIP.
"Bengkulu, empat tahun berturut-turut menjadi kiblat koperasi nasional, sebagai percontohan, daerah kita unggul di bidang koperasi," ucapnya. ***2***