Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Jenderal
(Purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
mengganti Luhut Binsar Pandjaitan dalam reshuffle Kabinet Kerja yang kedua.
"Saya mengenalnya sebagai politisi profesional, sudah teruji dan
berpengalaman menyelesaikan berbagai penugasan," kata Sekretaris Kabinet
Pramono Anung di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta, Rabu saat
memperkenalkan Wiranto usai Presiden mengumumkan perubahan jajaran
menterinya.
Pengalaman Wiranto di kancah politik nasional cukup panjang. Mantan
ajudan Presiden Soeharto ini dikenal memegang peran penting saat masa
transisi dari Orde Baru memasuki era reformasi.
Sejumlah jabatan dalam karir militernya antara lain menjabat sebagai
Kepala Staf Kodam Jaya pada 1993, Panglima Kodam Jaya 1994, Pangkostrad
1996 sebelum kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 1997 dan
akhirnya menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada 1998.
Jabatan Menko Polhukam, bukanlah posisi yang asing bagi pria
kelahiran Yogyakarta 4 April 1947 itu. Pada masa jabatan Presiden
Abdurrahman Wahid, Wiranto juga pernah ditunjuk menempati posisi
tersebut sejak 26 Oktober 1999 hingga 15 Februari 2000.
Pascareformasi, Wiranto kemudian mendeklarasikan Partai Hati Nurani
Rakyat atau Hanura pada 2006 dan kemudian maju sebagai cawapres dalam
pilpres 2009 berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Saat pilpres 2014 yang kemudian dimenangi oleh pasangan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla, Hanura, partai pimpinan Wiranto memberikan dukungan
pada Jokowi. Sebelum membesarkan Hanura, Wiranto pernah juga aktif di
Partai Golkar bahkan sempat menjadi calon presiden dari partai tersebut
pada pilpres 2004 berpasangan dengan Salahuddin Wahid.
Dengan pengalaman sebagai militer dan politisi yang dimiliki oleh
Wiranto, maka tak heran Presiden memilihnya sebagai Menko Polhukam.
Saat menyampaikan perubahan keanggotaan kabinet, Presiden Jokowi, mengatakan kabinet harus bekerja secara maksimal.
"Saya selalu ingin maksimal bekerja lebih cepat, efektif, tim solid
sehingga hasilnya nyata dalam waktu secepatnya, berdasarkan itu saya dan
wapres melakukan perombakan kabinet kedua," paparnya.
Presiden juga mengatakan dalam dua tahun pemerintahannya menghadapi
tantangan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
"Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya, harus
perkuat ekonomi nasional menghadapi tantangan ekonomi global yang
melambat dan penuh kompetisi," paparnya.
Bagi Wiranto sendiri, setelah pelantikannya sebagai Menko Polhukam Rabu siang, sejumlah permasalahan harus segera ditangani.
Selain pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang, juga
permasalahan penculikan WNI di Filipina dan juga masalah di bidang hukum
dan politik lainnya.
Wiranto antara tentara dan politisi profesional
Rabu, 27 Juli 2016 15:35 WIB 1121