Selasa, 22 Agustus 2017

Gubernur Resmikan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Bengkulu

id okkp, pangan, bengkulu
Gubernur Resmikan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Bengkulu
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menandatangani prasasti peresmian Gedung OKKPD Bengkulu, Rabu (12/10/2016). (foto antara/Hendri/16)
    Bengkulu (antarabengkulu.com) - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti meresmikan Gedung Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Bengkulu, Rabu, dengan menandatangani prasasti.

    Peresmian tersebut turut dihadiri Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Evarini, sejumlah bupati dan walikota di provinsi ini, pimpinan perguruan tinggi, dan sejumlah pejabat.

    Gubernur Ridwan Mukti berharap keberadaan lembaga ini bisa membantu menjaga keamanan pangan di Provinsi Bengkulu.

    Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Bengkulu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu pada tahun 2009. Empat tahun kemudian, baru mendapatkan sertifikat verifikasi dari OKKP Pusat sebagai persyaratan umum lembaga sertifikasi produk Prima III dan Prima II bidang Pertanian Subsektor tanaman pangan, holtikultursa dan perkebunan.

    Akhirnya, UPTD Pengawasan Sertifikasi Pangan Segar Provinsi Bengkulu terbentuk pada 2014 sebagai pengembangan OKKPD. Pada tahun ini pembangunan UPTD Pengawasan Sertifikasi Pangan Segar Provinsi Bengkulu telah selesai dan diresmikan oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

    Dengan selesainya pembangunan Gedung UPTD Pengawasan Sertifikasi Pangan Segar, diharapkan instansi ini lebih fokus dalam mengemban tugas dan fungsinya.
    Pada tahun ini ada tiga provinsi yang mendapat Dana Alokasi Khusus untuk membangun UPTD Pengawasan Sertifikasi Pangan Segar, yakni Sumatera Selatan, Aceh dan Bengkulu. "Alhamdulillah, pembangunan gedung yang baru selesai baru provinsi kita," kata Kepala Badan Ketahanan pangan Provinsi Bengkulu, Evarini.

    Dia mengatakan UPTD Pengawasan Sertifikasi Pangan Segar Provinsi Bengkulu perlu didukung pula dengan ketersediaan pemberdayaan laboratorium penguji mutu dan kemananan pangan yang kredibel dengan memperhatikan potensi yang ada. "Besar harapan kami pula untuk mendapatkan dukungan dana yang memadai dari APBN dan APBD," katanya.
    
    Selain itu, perlu didukung personel yang kompeten melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pengawas/auditor terkait mutu dan keamanan pangan. (adv)
    

Editor: Riski Maruto

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga