Senin, 26 Juni 2017

Kejati Bengkulu Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Mukomuko

id Kejati Bengkulu
Kejati Bengkulu Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Mukomuko
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manullang melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko. (Foto Antarabengkulu.com/Ferri Arianto)
Mukomuko (Antara) - Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manullang melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko, sekaligus  menampung aspirasi masyarakat  Kabupaten Mukomuko.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manullang saat acara ramah tamah di rumah Dinas Bupati Mukomuko Choirul Huda mengatakan menyarankan bupati agar memanfaatkan jasa tim pengawalan, pengamanan dan pembangunan daerah (TP4D) dalam mengawasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

"Bupati bisa memanfaatkan TP4D untuk mengawal dan mendampingi pekerjaan di Mukomuko," ujarnya.

Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko.

Ia mengatakan, jaksa di TP4D siap untuk itu. Dan tujuan pendampingan itu agar pekerjaan di daerah itu dapat dilaksanakan dengan benar.

Pendampingan ini bertujuan untuk mencegah kalau ada niat mempermainkan pekerjaan itu baik oleh pejabat pelaksana kegiatan maupun rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Baik rekanan maupun pejabat pelaksana kegiatan Jangan coba-coba berniat melaksanakan pekerjaan dengan tidak baik," ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan, TP4D di daerah itu agar bekerja profesional. Jangan sampai setelah diberikan kepercayaan kepada kejaksaan untuk mendampingi suatu kegiatan jangan  dimanfaatkan untuk mencari kesempatan untuk bermain-main,

Menurutnya, anggaran pemerintah daerah ini kecil. Kalau anggaran itu tidak bisa digunakan untuk pembangunan apa yang diharapkan.

"Sudah anggaran kecil yang bisa dinikmati oleh masyarakat hanya sebesar 50 persen," ujarnya.

Ia menerangkan, penegakan hukum di era sekarang ini adalah dengan cara pencegahan. Kalau sudah tiga kali dicegah masih juga "bandel" baru sanksi hukum.

Bupati Mukomuko Choirul Huda menyarankan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah setempat untuk meminta pendampingan hukum dalam melakukan aktivitas pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kita harus banyak bertanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan agar pekerjaan itu sesuai dengan aturan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan TP4D dalam melalukan pengawasan pembangunan di daerah itu.(Adv)

Editor: Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga