Minggu, 20 Agustus 2017

MUI Undang Jokowi Hadiri Kongres Ekonomi Umat

id MUI, Jokowi
MUI Undang Jokowi Hadiri Kongres Ekonomi Umat
Presiden Joko Widodo (kiri). (Foto Antara)
Jakarta (Antara) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres Ekonomi Umat yang akan berlangsung di Jakarta pada 22 April 2017.

"Kongres ini akan mengundang semua pelaku usaha dari berbagai komunitas, ada pesantren, forum peduli bangsa, koperasi syariah, pondok pesantren yang mulai berhasil dan berbagai pelaku ekonomi lain," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

KH Maruf Amin diundang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan, terutama masalah kesenjangan ekonomi.

Ma'ruf menyebutkan kongres dilakukan dalam rangka mengoordinasikan, sinkronsasi dan sinergi antarberbagai kekuatan umat.    

"Anda punya apa bisa bantu apa, kemudian ini akan kita sinkronkan sekaligus untuk melakukan akselerasi pertumbuhan," katanya.

Menurut dia, intinya supaya umat itu tidak menjadi beban negara, tapi justru bisa berkontribusi kepada negara sehingga negara tidak dibebani oleh keadaan umat yang situasi ekonominya sangat rendah.

Ia menyebutkan Kongres Ekonomi Umat Insya Allah akan dihadiri sekian ratus peserta dengan menghadirkan cendikiawan sehingga antara  konsep bagaimana membangun ekonomi umat dan gerakan ekonomi umat bisa berjalan.

Ma'ruf menyebutkan dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan gagasan-gagasannya dalam rangka menghilangkan kesenjangan melalui redistribusi aset maupun kemitraan.

Sementara mengenai teknis pelaksanaan redistribusi lahan, Ma'ruf mengatakan pemerintah yang akan melakukan.  

"Yang saya dengar, sekarang sudah ada 12,7 juta hektare lahan di tangan Presiden hasil dari mengambil lahan yang tidak terkelola dengan baik, dan tinggal mendistribusikan," katanya.

Menurut dia, tentu pemerintah akan menyeleksi siapa yang akan mendapatkan redistribusi lahan itu.   

"Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan, apalagi dijual. Harus dikelola sehingga tidak ada tanah yang tidak dikelola. Nanti pemerintah yang akan menentukan," katanya.***3***

Editor: Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga