Buenos Aires, (ANTARA/AFP) - Argentina Kamis menolak satu undangan Inggris untuk bertemu dengan para pejabat Kepulauan Malvinas saat Menteri Luar Negeri Hector Timerman mengunjungi London pekan depan.
"Masyarakat internasional tidak mengakui pihak ketiga dalam sengketa ini," kata Timerman, dan menegaskan PBB menganggap sengketa atas kepulauan itu sebagai masalah bilateral antara London dan Buenos Aires.
Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan Timerman, Menlu Inggris William Hague dan wakil- wakil dari Majelis Legislatif Malvinas akan dapat bertemu.
Para warga Malvinas dalam satu pernyataan mengatakan mereka akan mengemukakan kepada Timerman bahwa mereka menginginkan "dibiarkan hidup damai" dengan Argentina, yang mengklaim kepulauan itu sebagai wilayah Argentina yang diduduki.
Timerman mengatakan undangan Hague itu berarti ia menolak melakukan perundingan bilateral dan memperingatkan akan akibat-akibatnya.
"Saya menyayangkan surat dari anda kemarin di mana anda mengatakan kita tidak dapat bertemu tanpa membicarakan penduduk Malvinas," kata Timerman.
"Memalukan bahwa anda berkeberatan untuk melakukan pertemuan bilateral.
"Keputusan ini akan mengurangi keinginan Argentina dalam bekerja sama dengan Kerajaan Inggris dalam G-20 dan Dewan Keamanan PBB serta mengenai masalah proliferasi nuklir, perdagangan manusia, pencucian uang yang terkait dengan kejahatan narkoba,investasi, perdagangan, hak asasi manusia dan banyak masalah lainnya."
Timerman mengemukakan kepada Hague:"Tidak perlu anda tetap berusaha untuk melakukan pertemuan-pertemuan bersama dalam kunjungan saya ke London. Serahkan tugas itu ditangani kedutaan kami dengan efisien.
Sebaliknya Timerman mengundang Hague mengunjungi Argentina untuk "melihat bahwa negara kami adalah satu negara demokrasi sesunguhnya di mana para menlu sahabat kami dapat bertemu dengan bebas dengan siapa pun yang mereka inginkan tanpa saya harus mendesak dan menentukan pertemuan mana yang mereka harus hadir."
Inggris menguasai kepulauan yang disebutnya Falkland yang terletak di Atlantik Selatan sejak tahun 1833, tetapi pasukan Argentina mendudukinya tahun 1982, yang memicu Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher mengirim satuan tugas angkatan laut untuk menguasai kembali daerah itu dalam satu perang singkat tetapi berdarah.
Presiden Argentina Cristina Kirchner dalam tahun-tahun belakangan in menegaskan bagi tuntutan-tuntutan bahwa Malvinas berada di bawah kwdaulatan Argentina kendatipun penduduk kepulauan itu menentang.
Awal bulan ini, Kirchner mengeluarkan satu pernyataan yang disiarkan di surat-surat kabar Inggris klaim Argentina atas kepulauan itu telah dicabut dalam satu "kegusaran atas kolonialisme abad ke-19."
Majelis Legislatif kepulauan itu menegaskan bahwa wakil-wakil yaag mengunjungi London, Dick Sawle dan Jan Chek tidak akan "merundingkan perjanjian "dengan Argentina.
"Mereka ingin melakukan tukar pikiran yang penuh dan terbuka," kata majelis itu.
"Tentu saja kami menunggu Tuan Timerman memberikan pesan sangat langsung mengenai tindakan-tindakan Argentina yang dapat diterima terhadap Kepulauan Malvinas dalam tahun-tahun belakangan ini.
"Kami menuntut hak-hak kami dihargai, dan biarkan kami hidup damai untuk menentukan masa depan kami dan membangun negeri kami untuk anak-anak kami dan generasi-generasi ke depan.
"Ini adalah yang ia harus dengar langsung dari kami,serta dari Hague," katanya.
Penduduk Malvinas akan ditanya secara khusus apakah mereka akan menginginkan kepulauan itu tetap berada dalam statusnya sekarang sebagai satu wilayah Inggris dalam rwferendum 10 dan 11 Maret mendatang. (antara)
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013