Sydney (ANTARA/AFP) - Anggota parlemen Australia, yang diusir dari Kualalumpur, pada Minggu menyatakan pengusirannya diperintahkan oleh pemerintah Malaysia "tingkat tertinggi" atas kegiatannya mendorong pemilihan umum bebas di negara Asia Tenggara itu.

Senator mandiri lantang Nick Xenophon, yang ditahan dan dilarang masuk Malaysia sesudah mendarat di Kualalumpur pada Sabtu, menyatakan dibawa ke tempat pemeriksaan dan diberitahu bahwa ia membahayakan keamanan.

"Jelas bahwa saya diusir karena gerakan bela demokrasi di Malaysia, khususnya kelompok Bersih," kata Xenophon kepada wartawan setelah tiba di bandar udara Melbourne pada Minggu pagi.

"Tak terduga, saya cukup terkesima. Tampaknya, satu-satunya bahaya saya adalah memalukan pemerintah Malaysia karena usaha saya bagi pemilihan umum bebas di Malaysia," tambahnya.

Xenophon menyatakan pengacara memberitahunya bahwa perintah itu dibuat di tingkat tertinggi pemerintah Malaysia, dengan kantor perdana menteri sebagai kemungkinan sumbernya.

"Tapi, itu hanya dugaan. Kantor perdana menteri Malaysia-lah yang memastikan atau menyangkalnya," katanya.

Senator itu menyatakan dimasukkan dalam daftar terbatas "tidak boleh masuk" oleh pejabat Malaysia, yang ia digambarkan "menyenangkan".

Xenophon beberapa kali ke negara itu, termasuk mempelajari tata pemungutan suara atas undangan pemimpin lawan Anwar Ibrahim.

Pada perjalanan itu, ia menjadi bagian dari perutusan parlemen Australia dan akan bertemu dengan anggota Bersih serta pejabat tinggi pemerintah, termasuk beberapa dari Panitia Pemilihan Umum.

Anggota lain parlemen membatalkan perjalanan mereka setelah ia ditahan.

Xenophon mempertanyakan mengapa, jika ia dianggap membahayakan keamanan, ia dapat menjadwalkan pertemuan dengan pejabat tinggi, termasuk menteri urusan parlemen Menteri Mohamed Nazri Abdul Aziz.

Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyatakan "terkejut dan kecewa" oleh tanggapan Malaysia itu, dengan menambahkan bahwa Canberra membuat "tanggapan segera dan berat" atas nama Xenophon.

"Kami tidak berhasil mendapatkan persetujuan pemerintah Malaysia agar ia tetap di Malaysia," kata Gillard, "Kami akan terus membahas masalah itu dengan pemerintah Malaysia."

Menteri Luar Negeri Bob Carr menyatakan berbicara langsung dengan timpalan Malaysia-nya, yang memberitahunya bahwa mereka tidak ingin campur tangan asing dalam pemilihan umum mereka.

Ia menekankan bahwa Xenophon dan anggota lain parlemen bepergian sebagai pribadi, bukan perwakilan pemerintah Australia.

Lawan Malaysia dan kelompok hak asasi mengecam pengusiran itu, dengan tokohnya, Suaram, menyatakan itu "betul-betul sewenang-wenang dan beralasan politik".

Pemilihan umum Malaysia, dijadwalkan pada Juni, diperkirakan menjadi ujian terberat pemerintah gabungan Perdana Menteri Najib Razak, yang memerintah Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957, namun kehilangan dukungan dalam beberapa tahun belakangan. (Antara)

Pewarta:

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013