Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berpartisipasi pada Sidang ke-75 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menyampaikan pidato dalam sesi Debat Umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia.
Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB, yang menurut rencana digelar pada 21 September hingga 2 Oktober 2020, secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri RI.
"Presiden RI, dalam pidatonya, akan mengangkat pentingnya mempertahankan relevansi peranan PBB, termasuk dalam merespons berbagai tantangan global yang terjadi saat ini," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI Grata Indah Werdaningtyas dalam keterangan pers virtual, Kamis.
Peran PBB yang dimaksud itu terkait pula dengan bagaimana lembaga multilateral tersebut mengatasi pandemi COVID-19 serta dampak berbagai dimensi yang ditimbulkannya, terutama di bidang perekonomian.
Presiden Jokowi juga akan menyampaikan harapan masyarakat dunia terhadap PBB, pada usia organisasi dunia itu yang ke-75 tahun, agar dapat memberikan solusi dan hasil nyata melalui program-program yang dijalankan.
"Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki komitmen untuk turut menjaga keberadaan sistem multilateralisme dan peran PBB sebagai platform utama dalam mengatasi berbagai tantangan global," kata Grata.
Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, untuk pertama kalinya, akan digelar secara langsung dan virtual. Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya (pre-recorded message).
Selain presiden yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato, sejumlah menteri juga akan menghadiri rangkaian acara Sidang ke-75 Majelis Umum PBB secara virtual, antara lain menteri luar negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB, yang menurut rencana digelar pada 21 September hingga 2 Oktober 2020, secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri RI.
"Presiden RI, dalam pidatonya, akan mengangkat pentingnya mempertahankan relevansi peranan PBB, termasuk dalam merespons berbagai tantangan global yang terjadi saat ini," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI Grata Indah Werdaningtyas dalam keterangan pers virtual, Kamis.
Peran PBB yang dimaksud itu terkait pula dengan bagaimana lembaga multilateral tersebut mengatasi pandemi COVID-19 serta dampak berbagai dimensi yang ditimbulkannya, terutama di bidang perekonomian.
Presiden Jokowi juga akan menyampaikan harapan masyarakat dunia terhadap PBB, pada usia organisasi dunia itu yang ke-75 tahun, agar dapat memberikan solusi dan hasil nyata melalui program-program yang dijalankan.
"Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki komitmen untuk turut menjaga keberadaan sistem multilateralisme dan peran PBB sebagai platform utama dalam mengatasi berbagai tantangan global," kata Grata.
Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, untuk pertama kalinya, akan digelar secara langsung dan virtual. Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya (pre-recorded message).
Selain presiden yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato, sejumlah menteri juga akan menghadiri rangkaian acara Sidang ke-75 Majelis Umum PBB secara virtual, antara lain menteri luar negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020