Jakarta (Antara) - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dari pemerintah kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, akan berdampak politis menguntungkan partai pendukung pemerintah, yakni Partai Demokrat.
"Kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran kompensasi yang dialihkan dari subsdidi BBM pada APBN Perubahan 2013, akan menguntungkan Partai Demokrat," katanya pada diskusi "Setelah Kenaikan BBM: Dampaknya di Bidang Ekonomi dan Politik" di Jakarta, Rabu (3/7).
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah DPP Partai Demokrat Ikhsan Mojo, Ketua DPP PDI Perjuangan Areif Budimanta, dan Peneliti INDEF Enny Sri Hartati.
Menurut Akbar, kebijakan BLSM pada pelaksanaannya di lapangan masih kurang tepat sasaran dan malah menimbulkan masalah.
Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan program padat karya untuk masyarakat yang menjadi sasaran dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi jika BLSM kembali diberikan.
"Dana BLSM, bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkan,
nilainya memang cukup besar, sehingga data penerimanya harus valid agar tepat sasaran," katanya.
Mantan Ketua DPR RI itu mengharapkan pemberian BLSM tidak dipolitisasi dalam arti penyalurannya dipercepat dan data masyarakat miskin yang berhak menerima harus valid.
Ikhsan Mojo menyatakan BLSM bukan untuk kepentingan politik Partai Demokrat, akan tetapi bantuan sementara untuk mengurangi beban hidup yang makin berat sehubungan dengan kenaikan harga BBM.
Arief Budimanta mengatakan sebenarnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM untuk menekan defisit APBN.
Akan tetapi, katanya, pemerintah bisa melakukan beberapa langkah lainnya, seperti efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga, serta meminimalisasi praktik korupsi.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengemukakan harga minyak dunia saat ini masih dalam toleransi asumsi harga BBM di APBN, sehingga pemerintah bisa melakukan efisiensi tanpa harus menaikkan harga BBM.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran kompensasi yang dialihkan dari subsdidi BBM pada APBN Perubahan 2013, akan menguntungkan Partai Demokrat," katanya pada diskusi "Setelah Kenaikan BBM: Dampaknya di Bidang Ekonomi dan Politik" di Jakarta, Rabu (3/7).
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah DPP Partai Demokrat Ikhsan Mojo, Ketua DPP PDI Perjuangan Areif Budimanta, dan Peneliti INDEF Enny Sri Hartati.
Menurut Akbar, kebijakan BLSM pada pelaksanaannya di lapangan masih kurang tepat sasaran dan malah menimbulkan masalah.
Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan program padat karya untuk masyarakat yang menjadi sasaran dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi jika BLSM kembali diberikan.
"Dana BLSM, bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkan,
nilainya memang cukup besar, sehingga data penerimanya harus valid agar tepat sasaran," katanya.
Mantan Ketua DPR RI itu mengharapkan pemberian BLSM tidak dipolitisasi dalam arti penyalurannya dipercepat dan data masyarakat miskin yang berhak menerima harus valid.
Ikhsan Mojo menyatakan BLSM bukan untuk kepentingan politik Partai Demokrat, akan tetapi bantuan sementara untuk mengurangi beban hidup yang makin berat sehubungan dengan kenaikan harga BBM.
Arief Budimanta mengatakan sebenarnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM untuk menekan defisit APBN.
Akan tetapi, katanya, pemerintah bisa melakukan beberapa langkah lainnya, seperti efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga, serta meminimalisasi praktik korupsi.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengemukakan harga minyak dunia saat ini masih dalam toleransi asumsi harga BBM di APBN, sehingga pemerintah bisa melakukan efisiensi tanpa harus menaikkan harga BBM.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013