Bengkulu, (Antara) - Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu baru mencapai 20 persen.

Kepala PT Pos Cabang Utama Bengkulu Musnar, Selasa, mengatakan dari 86.528 rumah tangga sasaran, ang disalurkan baru mencapai 19.960 RTS.

"Penyaluran baru 20 persen, khusus untuk tujuh kabupaten dan kota dan saat ini terus dipercepat," katanya di Bengkulu, Selasa.

Ia mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi verifikasi data penerima BLSM bersama Kepala BPS Bengkulu Dodi Herlando, Kepala Bappeda Bengkulu Edy Waluyo, dipimpin Sekretaris Provinsi Begkulu Asnawi Lamat.

Pembagian BLSM di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu disalurkan dua kantor pos cabang.

Untuk tujuh kabupaten dan kota yakni Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan Kaur dibagikan dari Kantor Pos Cabang Bengkulu.

Sementara tiga kabupaten lainnya yakni Kabupaten Rejanglebong, Lebong dan Kepahiang dibagikan melalui Kantor Pos Cabang Curup, Rejanglebong.

"Penyaluran untuk tiga kabupaten menjadi tanggungjawab Kantor Pos Cabang Curup," tambahnya.

Berdasarkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah rumah tangga sasaran penerima BLSM di Provinsi Bengkulu sebanyak 121.547 RTS.

Rinciannya, Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 12.372 RTS, Rejanglebong 19.514 RTS, Bengkulu Utara 21.805 RTS, Kaur 8.680 RTS.

Selanjutnya Kabupaten Seluma sebanyak 14.878 RTS, Mukomuko 8.383 RTS, Lebong 6.812 RTS, Kepahiang 8.726 RTS, Bengkulu Tengah 4.925 RTS dan Kota Bengkulu sebanyak 15.479 RTS.

"Pembagian untuk Kabupaten Mukomuko segera dimulai sebab pemerintah daerah sudah setuju menyalurkan BLSM," katanya.

Sebelumnya Pemkab Mukomuko menolak program BLSM dengan alasan data penerima tidak tepat sasaran.

"Kami siap menyalurkan BLSM, tapi setelah ada verifikasi dari kepala desa dan Kantor Pos tentang data penerima," kata Bupati Mukomuko, Ichwan Yunus yang turut dalam rapat tersebut.

Penolakan program BLSM sebelumnya menurut Bupati karena tidak ada kejelasan tentang data penerima dan pihak yang menyalurkan.

"Karena saat kami tanya ke pihak Kantor Pos tidak bisa menjelaskan dengan rinci tentang program ini," tambahnya.

Apalagi, berdasarkan pengalaman saat membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2008, terjadi kericuhan di tingkat warga terkait warga yang berhak dan tidak berhak mendapat bantuan itu.

*

Pewarta: Oleh Helti Marini Sipayung

Editor : Triono Subagyo


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013