Bengkulu (Antara Bengkulu) - Warga Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menyesalkan tidak adanya penggantian sasaran bantuan langsung sementara masyarakat dari warga yang sudah kategori mampu kepada masyarakat yang lebih miskin.
"Tidak ada penggantian penerima dari keluarga yang sudah mampu kepada warga yang lebih berhak, jadi protes kami saat pembagian tahap pertama tidak ditindaklanjuti pemerintah," kata Boyman, warga Desa Wonosobo Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan penggantian penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terjadi karena sebagian warga atau penerima tahap pertama tidak mengambil Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan berbagai penyebab antara lain pindah domisili atau meninggal dunia.
Sedangkan verifikasi terhadap warga mampu yang tercatat sebagai penerima BLSM tidak dilakukan pemerintah.
"Yang diganti itu karena tidak mengambil KPS, bukan hasil perbaikan karena dianggap tidak layak menerima," tambahnya.
Sementara di desanya kata Boyman masih banyak warga yang tergolong miskin tapi tidak tercatat sebagai penerima BLSM, dan sebaliknya sebagian warga yang secara ekonomi mapan justru masuk daftar sasaran bantuan kompensasi penaikan BBM bersubsidi itu.
Pantauan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mukomuko, penyaluran BLSM tahap II sudah berlangsung sejak Selasa (10/9).
Di Kantor Pos Kecamatan Ipuh misalnya, warga mulai berdatangan mengambil bantuan tahap kedua sebesar Rp300 ribu per rumah tangga sasaran itu.
Warga penerima BLSM yang desanya jauh dari kecamatan, mendatangi Kantor PT Pos dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.
Manajer Antaran PT Pos Bengkulu Agung Andrian mengatakan pengganti penerima BLSM karena tidak mengambil KPS akibat pindah domisili atau meninggal dunia.
"Jadi bukan karena verifikasi layak atau tidak. Kami juga hanya menyalurkan sedangkan penentuan nama pengganti dilakukan perangkat desa dan pemerintah daerah," tambahnya.
Ia mengatakan terdapat sebanyak 5.378 RTS yang tidak mengambil KPS dan akan diganti oleh warga lainnya yang dinilai berhak.
Proses penggantian berdasarkan rapat tingkat kelurahan dan desa yang selanjutnya diserahkan ke kecamatan dan dilanjutkan ke PT Pos.
Hingga saat ini sudah ada lebih dari 3.000 RTS yang masuk ke PT Pos sebagai pengganti penerima BLSM.
Penyaluran dana untuk RTS pengganti tersebut dilaksanakan pada Oktober 2013 dan masih dilayani hingga Desember 2013.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Tidak ada penggantian penerima dari keluarga yang sudah mampu kepada warga yang lebih berhak, jadi protes kami saat pembagian tahap pertama tidak ditindaklanjuti pemerintah," kata Boyman, warga Desa Wonosobo Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan penggantian penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terjadi karena sebagian warga atau penerima tahap pertama tidak mengambil Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan berbagai penyebab antara lain pindah domisili atau meninggal dunia.
Sedangkan verifikasi terhadap warga mampu yang tercatat sebagai penerima BLSM tidak dilakukan pemerintah.
"Yang diganti itu karena tidak mengambil KPS, bukan hasil perbaikan karena dianggap tidak layak menerima," tambahnya.
Sementara di desanya kata Boyman masih banyak warga yang tergolong miskin tapi tidak tercatat sebagai penerima BLSM, dan sebaliknya sebagian warga yang secara ekonomi mapan justru masuk daftar sasaran bantuan kompensasi penaikan BBM bersubsidi itu.
Pantauan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mukomuko, penyaluran BLSM tahap II sudah berlangsung sejak Selasa (10/9).
Di Kantor Pos Kecamatan Ipuh misalnya, warga mulai berdatangan mengambil bantuan tahap kedua sebesar Rp300 ribu per rumah tangga sasaran itu.
Warga penerima BLSM yang desanya jauh dari kecamatan, mendatangi Kantor PT Pos dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.
Manajer Antaran PT Pos Bengkulu Agung Andrian mengatakan pengganti penerima BLSM karena tidak mengambil KPS akibat pindah domisili atau meninggal dunia.
"Jadi bukan karena verifikasi layak atau tidak. Kami juga hanya menyalurkan sedangkan penentuan nama pengganti dilakukan perangkat desa dan pemerintah daerah," tambahnya.
Ia mengatakan terdapat sebanyak 5.378 RTS yang tidak mengambil KPS dan akan diganti oleh warga lainnya yang dinilai berhak.
Proses penggantian berdasarkan rapat tingkat kelurahan dan desa yang selanjutnya diserahkan ke kecamatan dan dilanjutkan ke PT Pos.
Hingga saat ini sudah ada lebih dari 3.000 RTS yang masuk ke PT Pos sebagai pengganti penerima BLSM.
Penyaluran dana untuk RTS pengganti tersebut dilaksanakan pada Oktober 2013 dan masih dilayani hingga Desember 2013.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013