Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) baik pada level kawasan maupun global.
Menurut Presiden, salah satu wujud nyata komitmen Indonesia adalah menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14.
"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," kata Presiden Jokowi saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
Presiden Jokowi menjelaskan, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik mengenai bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.
"Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi," imbuh Jokowi.
Di samping itu, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan konsisten memasukkan kelompok masyarakat madani sebagai wakil Indonesia.
Indonesia juga menjadi inisiator ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.
"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," lanjutnya.
Di Myanmar, Indonesia bertekad terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat diimplementasikan. Presiden Jokowi meyakini demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.
Sementara itu di Afghanistan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.
"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," jelas dia.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara itu adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Menurut Presiden, salah satu wujud nyata komitmen Indonesia adalah menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14.
"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," kata Presiden Jokowi saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
Presiden Jokowi menjelaskan, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik mengenai bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.
"Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi," imbuh Jokowi.
Di samping itu, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan konsisten memasukkan kelompok masyarakat madani sebagai wakil Indonesia.
Indonesia juga menjadi inisiator ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.
"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," lanjutnya.
Di Myanmar, Indonesia bertekad terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat diimplementasikan. Presiden Jokowi meyakini demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.
Sementara itu di Afghanistan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.
"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," jelas dia.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara itu adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021