Makassar (Antara) - Lembaga swada masyarakat (LSM) "Anti Corruption Committe" (ACC) Sulawesi memprediksi Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 akan menaikkan tren korupsi di kalangan pejabat.
"Momentum Pemilu dan Pilpres 2014 diprediksi berdampak langsung pada perilaku korupsi para pejabat negara di level nasional, tidak terkecuali di Sulsel," kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Muthalib di Makasar, Kamis.
Menurut dia, para pejabat atau kepala daerah yang berlatarbelakang dari Partai Politik (Parpol) dipastikan akan melakukan gerakan politik untuk memenangkan partainya dan ataupun capresnya.
Biaya politik, lanjutnya, tentu akan besar dalam momentum Pemilu dan Pilpres, sehingga akan menjadi alasan kuat untuk mengganggu struktur keuangan pemerintahan.
Sektor-Sektor yang sarat penyimpangan yang mengarah pada praktik korupsi dalam Pemilu dan Pilpres tidak akan melenceng jauh dari praktik korupsi sebelumnya.
"Modusnya tidak jauh berbeda dengan korupsi dalam Pilkada, di antaranya untuk skala pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota dengan berdalih untuk keperluan dialog, audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial kemasyarakat," katanya.
Bahkan kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemda lainnya, kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan departemen pemerintahan dan nonpemerintahan.
Selain itu, kegiatan rapat koordinasi unsur muspida, belanja kegiatan kunjungan kerja, inspeksi bagi pejabat negara, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Berikutnya, anggaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana publik, pemeliharaaan rutin operasinal kendaraan dinas secara berkala serta pengadaan sarana dan prasarana publik.
Anggaran penyediaan makanan dan minuman rapat, anggaran pemeliharaan rutin atau berkala rumah jabatan, anggaran penyediaan komponen listrik atau penerangan bangunan kantor dan anggaran pembayaran ganti uang.
Bahkan, praktik ini tidak hanya akan terjadi di lembaga pemerintahan provinsi, namun kabupaten/kota juga sangat berpotensi pada institusi pemerintahan yang memiliki garis koordinasi secara vertikal.
"Salah satunya adalah tidak transparannya pelaporan Dana Kampanye Parpol di tingkat pusat menjadi gejala akan terjadinya korupsi dalam jumlah besar pada pelaksanaan Pemilu dan Pilpres nantinya," tandasnya.
Sementara di sektor dana hibah dan bansos tambahnya, juga akan menjadi tren korupsi pada tahun 2014. Momentum Pemilu dan Pilpres akan menjadi pemicu lahirnya praktik korupsi dan koruptor-koruptor baru.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Momentum Pemilu dan Pilpres 2014 diprediksi berdampak langsung pada perilaku korupsi para pejabat negara di level nasional, tidak terkecuali di Sulsel," kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Muthalib di Makasar, Kamis.
Menurut dia, para pejabat atau kepala daerah yang berlatarbelakang dari Partai Politik (Parpol) dipastikan akan melakukan gerakan politik untuk memenangkan partainya dan ataupun capresnya.
Biaya politik, lanjutnya, tentu akan besar dalam momentum Pemilu dan Pilpres, sehingga akan menjadi alasan kuat untuk mengganggu struktur keuangan pemerintahan.
Sektor-Sektor yang sarat penyimpangan yang mengarah pada praktik korupsi dalam Pemilu dan Pilpres tidak akan melenceng jauh dari praktik korupsi sebelumnya.
"Modusnya tidak jauh berbeda dengan korupsi dalam Pilkada, di antaranya untuk skala pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota dengan berdalih untuk keperluan dialog, audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial kemasyarakat," katanya.
Bahkan kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemda lainnya, kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan departemen pemerintahan dan nonpemerintahan.
Selain itu, kegiatan rapat koordinasi unsur muspida, belanja kegiatan kunjungan kerja, inspeksi bagi pejabat negara, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Berikutnya, anggaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana publik, pemeliharaaan rutin operasinal kendaraan dinas secara berkala serta pengadaan sarana dan prasarana publik.
Anggaran penyediaan makanan dan minuman rapat, anggaran pemeliharaan rutin atau berkala rumah jabatan, anggaran penyediaan komponen listrik atau penerangan bangunan kantor dan anggaran pembayaran ganti uang.
Bahkan, praktik ini tidak hanya akan terjadi di lembaga pemerintahan provinsi, namun kabupaten/kota juga sangat berpotensi pada institusi pemerintahan yang memiliki garis koordinasi secara vertikal.
"Salah satunya adalah tidak transparannya pelaporan Dana Kampanye Parpol di tingkat pusat menjadi gejala akan terjadinya korupsi dalam jumlah besar pada pelaksanaan Pemilu dan Pilpres nantinya," tandasnya.
Sementara di sektor dana hibah dan bansos tambahnya, juga akan menjadi tren korupsi pada tahun 2014. Momentum Pemilu dan Pilpres akan menjadi pemicu lahirnya praktik korupsi dan koruptor-koruptor baru.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014