Bantul (Antara) - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyiapkan zona untuk dimanfaatkan pedagang kaki lima di wilayah setempat sebagai upaya penataan pelaku usaha tersebut.
"Saat ini kami sedang menginventarisir ruang publik untuk menentukan zona. Zona itu nantinya untuk menentukan lokasi yang cocok untuk pedagang kaki lima (PKL) sesuai jenis usahanya," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, Sulistyanto, Rabu.
Menurut dia, zona untuk para PKL disiapkan menyusul disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantul tentang Pemberdayaan PKL menjadi Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat beberapa waktu lalu.
"Zona itu nantinya akan diperjelas dalam sebuah Peraturan Bupati (Perbup) yang diperkirakan akan ditetapkan pada pertengahan 2014, sehingga nanti mulai 2015 sudah bisa dilaksanakan," katanya.
Namun demikian, kata dia PKL yang mendapat fasilitasi pemerintah itu adalah PKL yang telah resmi, yang saat ada sekitar 1.700 pedagang yang telah resmi dan sesuai kriteria yang ditentukan seperti kategori lesehan, shelter, dan gelaran.
"Sebenarnya di Bantul ada sekitar 3.000an PKL, namun sebagian dari meraka tidak bersedia didata dengan alasan seperti bahwa tempat berjualan berada di depan rumah, adanya penarikan retribusi, dan lain-lain," katanya.
Selain zonasi, kata dia pihaknya juga akan melokalisir PKL di sejumlah tempat wisata, seperti khusus untuk kuliner ikan laut, maka akan difokuskan di pesisir pantai selatan, sedangkan di wilayah Imogiri maka akan dilokalisir khusus PKL kuliner lainnya.
Sementara itu, Bupati Bantul Sri Suryawidati mengatakan, selain harus mengantongi izin, para PKL yang menempati lahan publik yang disediakan pemerintah harus bersedia menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan menaati aturan yang disepakati.
"Mereka bersedia menjaga kebersihan, ketertiban serta sanggup mengembalikan lokasi ke fungsi semula. Pada prinsipnya kami tidak akan melakukan penggusuran, akan tetapi kami tata dengan mengutamakan pendekatan personal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Saat ini kami sedang menginventarisir ruang publik untuk menentukan zona. Zona itu nantinya untuk menentukan lokasi yang cocok untuk pedagang kaki lima (PKL) sesuai jenis usahanya," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, Sulistyanto, Rabu.
Menurut dia, zona untuk para PKL disiapkan menyusul disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantul tentang Pemberdayaan PKL menjadi Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat beberapa waktu lalu.
"Zona itu nantinya akan diperjelas dalam sebuah Peraturan Bupati (Perbup) yang diperkirakan akan ditetapkan pada pertengahan 2014, sehingga nanti mulai 2015 sudah bisa dilaksanakan," katanya.
Namun demikian, kata dia PKL yang mendapat fasilitasi pemerintah itu adalah PKL yang telah resmi, yang saat ada sekitar 1.700 pedagang yang telah resmi dan sesuai kriteria yang ditentukan seperti kategori lesehan, shelter, dan gelaran.
"Sebenarnya di Bantul ada sekitar 3.000an PKL, namun sebagian dari meraka tidak bersedia didata dengan alasan seperti bahwa tempat berjualan berada di depan rumah, adanya penarikan retribusi, dan lain-lain," katanya.
Selain zonasi, kata dia pihaknya juga akan melokalisir PKL di sejumlah tempat wisata, seperti khusus untuk kuliner ikan laut, maka akan difokuskan di pesisir pantai selatan, sedangkan di wilayah Imogiri maka akan dilokalisir khusus PKL kuliner lainnya.
Sementara itu, Bupati Bantul Sri Suryawidati mengatakan, selain harus mengantongi izin, para PKL yang menempati lahan publik yang disediakan pemerintah harus bersedia menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan menaati aturan yang disepakati.
"Mereka bersedia menjaga kebersihan, ketertiban serta sanggup mengembalikan lokasi ke fungsi semula. Pada prinsipnya kami tidak akan melakukan penggusuran, akan tetapi kami tata dengan mengutamakan pendekatan personal," katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014