Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan forum parlemen dunia Inter-Parliamentary Union (IPU) harus menjadi contoh untuk membuat kebijakan yang ramah gender.
Alasannya, IPU, organisasi yang terdiri atas parlemen dari 178 negara, merupakan forum demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Puan sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Bali, Rabu, menyampaikan kepada para delegasi bahwa IPU harus menunjukkan contoh.
“IPU harus berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” kata Puan Maharani ke para delegasi.
Ia menilai parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negara masing-masing.
“Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat,” terang Puan.
Ketua DPR RI, yang menjabat sebagai pimpinan sidang majelis pada tahun ini, menyampaikan perempuan harus mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan pengambilan keputusan.
Demi mencapai tujuan itu, ia menegaskan laki-laki juga harus berperan aktif.
“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” terang Puan.
Dalam pidatonya saat membuka sesi sidang majelis IPU, Puan menekankan kepentingan perempuan harus didengar dan diperhatikan kebutuhannya.
“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan terutama di badan publik,” kata Puan Maharani, yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014–2019.
Dalam Sidang Majelis Ke-144 IPU yang digelar pada 20--24 Maret 2022, kesetaraan gender jadi salah satu isu sentral yang dibahas oleh para delegasi. Isu-isu mengenai kesetaraan gender memiliki forum khusus tersendiri di Sidang Majelis Ke-144 IPU, yaitu Forum kf Women Parliamentarians.
Delegasi Indonesia Irine Yusiana Roba Putri, yang saat ini merupakan Anggota Komisi I DPR RI, memimpin sesi sidang Forum of Women Parliamentarians yang digelar di Sidang Majelis Ke-144 IPU tahun ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022
Alasannya, IPU, organisasi yang terdiri atas parlemen dari 178 negara, merupakan forum demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Puan sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Bali, Rabu, menyampaikan kepada para delegasi bahwa IPU harus menunjukkan contoh.
“IPU harus berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” kata Puan Maharani ke para delegasi.
Ia menilai parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negara masing-masing.
“Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat,” terang Puan.
Ketua DPR RI, yang menjabat sebagai pimpinan sidang majelis pada tahun ini, menyampaikan perempuan harus mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan pengambilan keputusan.
Demi mencapai tujuan itu, ia menegaskan laki-laki juga harus berperan aktif.
“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” terang Puan.
Dalam pidatonya saat membuka sesi sidang majelis IPU, Puan menekankan kepentingan perempuan harus didengar dan diperhatikan kebutuhannya.
“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan terutama di badan publik,” kata Puan Maharani, yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014–2019.
Dalam Sidang Majelis Ke-144 IPU yang digelar pada 20--24 Maret 2022, kesetaraan gender jadi salah satu isu sentral yang dibahas oleh para delegasi. Isu-isu mengenai kesetaraan gender memiliki forum khusus tersendiri di Sidang Majelis Ke-144 IPU, yaitu Forum kf Women Parliamentarians.
Delegasi Indonesia Irine Yusiana Roba Putri, yang saat ini merupakan Anggota Komisi I DPR RI, memimpin sesi sidang Forum of Women Parliamentarians yang digelar di Sidang Majelis Ke-144 IPU tahun ini.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022