Jokowi janjikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran

Jakarta (Antara) - Calon Presiden Joko Widodo tidak menjawab tegas perihal kemungkinan dia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN, namun dia menjanjikan penyaluran subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu.

"Untuk masalah subsidi, saya kira masalah subsidi itu harus tepat sasaran. Tentu yang menikmati adalah masyarakat yang sangat membutuhkan, dan subsidi dikenakan pada hal-hal yang penting bagi rakyat, seperti pangan," kata Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi seusai pemaparan landasan ekonomi di depan para pengusaha di Jakarta, Rabu malam.

Jokowi mengisyaratkan jika dia terpilih menjadi Presiden 2014-2019, kebijakan subsidi akan dilanjutkan.

"Subsidi harus dikenakan terhadap komoditas penting seperti pangan, pupuk, Sembilan bahan pokok dan lainnya," ujar Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini.

Capres yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI itu berjanji jika terpilih menjadi Presiden, kebijakan pengenaan subsidi tidak akan terganggu oleh kepentingan apapun, kecuali kepentingan rakyat.

Pada pemaparan landasan ekonominya, Jokowi memaparkan bahwa pemerintah harus mampu membuat program berkelanjutan untuk konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, dan juga batubara.

Menurut dia, selama ini beban subsidi BBM yang mencapai Rp200 triliun, dan juga subsidi listrik yang mencapai Rp70 triliun sulit dikendalikan karena pengambil kebijakan tersandera berbagai kepentingan.

"Tahu tidak kenapa tidak dilakukan. Ada yang tahu? Karena ada kepentingan. Itu saja. Jangan pikir rumit, saya ini orangnya sederhana," ujarnya.

Menyinggung soal kebutuhan listrik, Jokowi menilai Indonesia sangat terkendala dengan sistem perizinan yang rumit dan lama. Kendala perizinan ini yang menyebabkan sebagian besar investasi dalam negeri dan juga asing tidak terealisasi.

Dia menawarkan pengurusan izin yang singkat untuk investasi kelistrikan dalam satu hingga dua tahun, jika dia terpilih menjadi Presiden. Mantan Wali Kota Surakarta ini juga berjanji akan bersikap tegas terhadap menteri dan pejabat daerah yang mempersulit masuknya investasi.

"Kalau tidak bisa, saya copot saja (Menteri/pejabat terkait). Masih ribuan yang ingin menjadi Menteri," ujarnya.

Belanja subsidi BBM dan listrik menjadi beban fiscal pemerintah. Dalam draf RAPBN-P 2014, pemerintah menetapkan alokasi belanja subsidi BBM sebesar Rp285 triliun atau naik sebanyak Rp74,3 triliun dari pagu APBN sebesar Rp210,7 triliun dan menaikkan pagu belanja subsidi listrik sebesar Rp35,7 triliun, sehingga subsidi meningkat jadi Rp107,1 triliun dari pagu sebelumnya Rp71,4 triliun.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mendapat nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla bernomor urut dua.