Pengamat ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD memaparkan sejumlah solusi yang bisa dilakukan pemerintah berkaitan dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"BBM bersubsidi menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan negara. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak terlalu mahal," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.
Menurutnya hal itu juga bisa menjadi cara untuk menurunkan emisi karbon serta mengubah konsumsi BBM yang sangat tinggi dan pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan batas kecepatan kendaraan dan lebih cepat melakukan elektronifikasi.
Ia mengatakan alasan dasar pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi pemenuhan prinsip keadilan, persamaan kesempatan dan inovasi, konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantuan sosial dan menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang salah sasaran.
"Dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM mungkin akan merangsang inovasi dan memaksa transisi untuk beralih pada energi alternatif yang lebih murah," tuturnya.
Namun dalam jangka pendek, hak itu tentunya akan sangat berdampak terhadap masyarakat kelas bawah dan menengah yang bergantung pada transportasi dalam kesehariannya, sehingga akan berimbas pada penggerusan konsumsi.
"Pemerintah harus tetap memantau harga minyak dunia karena di tengah kondisi ketidakpastian global dan proyeksi ekonomi yang masih sangat dinamis. Pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin untuk meredam pukulan tersebut," katanya.
Adhitya menjelaskan pemerintah masih optimistis bahwa penurunan daya beli masyarakat dan output dapat ditekan oleh kebijakan bantuan langsung tunai yang telah ditetapkan senilai Rp24,17 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat paparkan solusi dampak kenaikan harga BBM
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022
"BBM bersubsidi menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan negara. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak terlalu mahal," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.
Menurutnya hal itu juga bisa menjadi cara untuk menurunkan emisi karbon serta mengubah konsumsi BBM yang sangat tinggi dan pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan batas kecepatan kendaraan dan lebih cepat melakukan elektronifikasi.
Ia mengatakan alasan dasar pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi pemenuhan prinsip keadilan, persamaan kesempatan dan inovasi, konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantuan sosial dan menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang salah sasaran.
"Dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM mungkin akan merangsang inovasi dan memaksa transisi untuk beralih pada energi alternatif yang lebih murah," tuturnya.
Namun dalam jangka pendek, hak itu tentunya akan sangat berdampak terhadap masyarakat kelas bawah dan menengah yang bergantung pada transportasi dalam kesehariannya, sehingga akan berimbas pada penggerusan konsumsi.
"Pemerintah harus tetap memantau harga minyak dunia karena di tengah kondisi ketidakpastian global dan proyeksi ekonomi yang masih sangat dinamis. Pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin untuk meredam pukulan tersebut," katanya.
Adhitya menjelaskan pemerintah masih optimistis bahwa penurunan daya beli masyarakat dan output dapat ditekan oleh kebijakan bantuan langsung tunai yang telah ditetapkan senilai Rp24,17 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat paparkan solusi dampak kenaikan harga BBM
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022