Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan, sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo, seluruh insan pers dan para pihak terkait harus mengembangkan pers Tanah Air menjadi pers yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab.
"Saat Dewan Pers bertemu Bapak Presiden Joko Widodo dan menyinggung soal kebebasan pers, Presiden mengatakan pers kita sudah begitu bebasnya saat ini. Ada satu yang kurang, kata Presiden. Apa itu? Tanggung jawab pers. Saat ini, kita harus mengembangkan pers yang bebas dan bertanggung jawab," ujar Ninik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan dialog kebudayaan bersama bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2023, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/2).
Berikutnya, dalam kesempatan yang sama, Ninik memberikan apresiasi kepada 10 bupati/wali kota yang terpilih mendapatkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 atas upaya mereka dalam membangun daerah masing-masing dengan basis budaya.
Misalnya, dalam bidang sandang, Ninik mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Bupati Sleman, DI Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo. Kustini, mengembangkan batik sinom parijotho salak sebagai batik khas Sleman dengan memanfaatkan potensi daerah setempat.
Ninik juga memuji upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket menjadi pakaian yang bisa dipakai sehari-hari, dan tidak lagi menunggu adanya upacara adat baru.
Ia lalu mengungkapkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan Dewan Pers, pemberitaan yang paling sedikit ditulis oleh pers adalah berita mengenai kebudayaan. Dengan demikian, menurut dia, hal yang dilakukan oleh sepuluh bupati/wali kota dalam mengembangkan kebudayaan itu merupakan hal yang luar biasa.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengembangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Restu Gunawan yang hadir sebagai narasumber dalam dialog itu mengaku kagum pada strategi kebudayaan yang dilakukan sepuluh bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023.
Restu mengapresiasi upaya Kustini yang menjadikan batik sebagai identitas daerahnya dan upaya Bobby yang berhasil mengembangkan ulos dan songket untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari.
Sandang itu, tambah dia, juga bisa dijadikan alat diplomasi, seperti pemakaian batik oleh semua kepala negara dan pimpinan lembaga di KTT G20 di Bali lalu.
Restu bahkan memuji upaya para bupati/wali kota itu yang memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun daerah masing-masing demi mewujudkan berbagai program pembangunan.
Berikutnya, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari mengatakan bangsa Indonesia harus memanfaatkan potensi budayanya untuk membangun.
Atal lalu mendorong PWI di daerah untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dengan berbasis budaya.
"Membangun berdasarkan budaya hasilnya pasti beradab,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dewan Pers: Kita harus kembangkan pers bebas bertanggung jawab
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
"Saat Dewan Pers bertemu Bapak Presiden Joko Widodo dan menyinggung soal kebebasan pers, Presiden mengatakan pers kita sudah begitu bebasnya saat ini. Ada satu yang kurang, kata Presiden. Apa itu? Tanggung jawab pers. Saat ini, kita harus mengembangkan pers yang bebas dan bertanggung jawab," ujar Ninik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan dialog kebudayaan bersama bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2023, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/2).
Berikutnya, dalam kesempatan yang sama, Ninik memberikan apresiasi kepada 10 bupati/wali kota yang terpilih mendapatkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 atas upaya mereka dalam membangun daerah masing-masing dengan basis budaya.
Misalnya, dalam bidang sandang, Ninik mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Bupati Sleman, DI Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo. Kustini, mengembangkan batik sinom parijotho salak sebagai batik khas Sleman dengan memanfaatkan potensi daerah setempat.
Ninik juga memuji upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket menjadi pakaian yang bisa dipakai sehari-hari, dan tidak lagi menunggu adanya upacara adat baru.
Ia lalu mengungkapkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan Dewan Pers, pemberitaan yang paling sedikit ditulis oleh pers adalah berita mengenai kebudayaan. Dengan demikian, menurut dia, hal yang dilakukan oleh sepuluh bupati/wali kota dalam mengembangkan kebudayaan itu merupakan hal yang luar biasa.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengembangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Restu Gunawan yang hadir sebagai narasumber dalam dialog itu mengaku kagum pada strategi kebudayaan yang dilakukan sepuluh bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023.
Restu mengapresiasi upaya Kustini yang menjadikan batik sebagai identitas daerahnya dan upaya Bobby yang berhasil mengembangkan ulos dan songket untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari.
Sandang itu, tambah dia, juga bisa dijadikan alat diplomasi, seperti pemakaian batik oleh semua kepala negara dan pimpinan lembaga di KTT G20 di Bali lalu.
Restu bahkan memuji upaya para bupati/wali kota itu yang memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun daerah masing-masing demi mewujudkan berbagai program pembangunan.
Berikutnya, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari mengatakan bangsa Indonesia harus memanfaatkan potensi budayanya untuk membangun.
Atal lalu mendorong PWI di daerah untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dengan berbasis budaya.
"Membangun berdasarkan budaya hasilnya pasti beradab,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dewan Pers: Kita harus kembangkan pers bebas bertanggung jawab
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023