Jakarta, (Antara) - Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 yang tergabung dalam Gema Nusantara menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas Presiden RI.
"Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara bahkan melampaui kewenangan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai Plt Presiden," kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara M Adnan Rarasina, melalui siaran pers di Jakarta, Selasa.
Adnan menilai kewenangan Luhut yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang tindih dengan Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator, Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
"Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi Menteri Luar Negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN," kata dia.
Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini 'jauh panggang dari api.'
Adnan memandang Luhut seolah memanfaatkan minimnya pengalaman kenegaraan Presiden Jokowi untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas Presiden.
Dia meminta Presiden Jokowi untuk segera memotong infiltrasi Luhut yang dinilainya membahayakan keberlangsungan pemerintahan Kabinet Kerja.
"Jokowi jangan ragu-ragu untuk mencabut kewenangan besar Luhut atau bersiap menghadapi pemakzulan karena blunder-blunder yang berulang kali dilakukan dengan pak Luhut sebagai orang di belakangnya," jelas dia. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara bahkan melampaui kewenangan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai Plt Presiden," kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara M Adnan Rarasina, melalui siaran pers di Jakarta, Selasa.
Adnan menilai kewenangan Luhut yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang tindih dengan Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator, Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
"Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi Menteri Luar Negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN," kata dia.
Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini 'jauh panggang dari api.'
Adnan memandang Luhut seolah memanfaatkan minimnya pengalaman kenegaraan Presiden Jokowi untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas Presiden.
Dia meminta Presiden Jokowi untuk segera memotong infiltrasi Luhut yang dinilainya membahayakan keberlangsungan pemerintahan Kabinet Kerja.
"Jokowi jangan ragu-ragu untuk mencabut kewenangan besar Luhut atau bersiap menghadapi pemakzulan karena blunder-blunder yang berulang kali dilakukan dengan pak Luhut sebagai orang di belakangnya," jelas dia. ***2***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015