IAA tetapkan Bitung kota terbaik layanan publik

Bitung (Antara) - Kota Bitung Sulawesi Utara menjadi kota terbaik dalam hal layanan publik sekaligus kota potensial kategori infrastruktur dalam ajang Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2015 di Jakarta, Jumat.

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh mengatakan di Bitung, Sabtu, penghargaan tersebut merupakan keberhasilan Kota Bitung sebagai kota yang menarik dari segi investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik berdasarkan penilaian lembaga riset media dan public tersebut.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan ini merupakan kebanggaan dikarenakan dipanggil dua kali untuk menerima penganugrahan yang diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Yuddy Chrisnandy," ujar Sondakh.

Sementara Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bitung Erwin Kontu mengatakan kegiatan itu terselenggara di Hotel Mulia Senayan Jakarta yang dihadiri Wakil Presiden RI Yusuf Kalla.

Dalam kesempatan itu, kata Kontu, Wapres memberi sambutan yang mengapresiasi kedua lembaga yaitu Frontier Consulting Grup bekerja sama dengan media nasional Jakarta yang sudah melakukan penelitian dan survey.

"Tentunya ini demi kemajuan bangsa Indonesia dan khusunya bagi daerah-daerah maju. Penghargaan ini sebagai penghargaan yang atraktif dan menarik," ujar Wapres melalui siaran pers Humas Pemkot Bitung.   

Menurut Wapres, dalam pengembangan suatu daerah harus dikemas dengan baik sehingga menarik untuk dikunjungi. Fenomena yang ada saat ini adalah persaingan antar provinsi dan kabupaten kota dalam menarik arus investasi dan wisatawan.

"Saat ini persaingan bebas, sehingga pilihan jatuh kepada masyarakat maupun pengusaha untuk melirik suatu daerah," kata Wapres.

Selain itu, penjelasan CO Frontier Consulting Grup Handari Irawan berdasarkan survei yang dilakukan sebanyak 9.296 responden terdiri dari 336 investor dan 8.960 responden public.

Hasil pengukuran sebelumnya telah dilakukan melalui seleksi dari 502 kabupaten/kota seluruh Indonesia hingga akhirnya terseleksi 112 Kabupaten/kota secara nyata dan bertanggung jawab.

Adapun yang menjadi kategori survey yakni pelayanan public, infrastruktur, pariwisata dan investasi. ***2***