Pakar politik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr Panji Suminar mengatakan KPU RI harus segera meyakinkan publik bahwa sistem keamanan digital dan bank data mereka aman dari tindakan peretasan.
"Apakah itu hanya sebatas isu kebocoran atau benar-benar terjadi peretasan, upaya yang harus dilakukan, KPU harus bicara dan meyakinkan publik secepatnya tentang kebocoran data ini," kata Dr Panji Suminar di Bengkulu, Kamis.
Lebih lanjut, menurut dia hal tersebut menjadi sangat penting karena keamanan data dan sistem siber KPU juga berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu.
Baca juga: Pakar politik: Penting, KPU jernihkan isu kebocoran data DPT
"Menurut saya ada baiknya juga itu muncul sekarang, supaya KPU membenahi keamanan data, kemudian dari beberapa pihak, calon partai atau apapun itu bisa mengawasi, lebih awas dan melek. Kalau KPU tidak tidak bisa memberikan jaminan keamanan data maka hasil pemilu nanti akan dipersoalkan," kata dia.
Apalagi, menurut Panji saat ini tahapan pemilu memasuki saat-saat kampanye. Persoalannya keamanan data tersebut bisa saja diseret-seret pihak tertentu untuk memuluskan narasi kecurangan guna menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara atau menjadi bahan mempermasalahkan pemilu ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Panji mencontohkan kondisi pemilu presiden dengan tiga calon pasangan atau lebih secara teoretis sulit terwujud dengan satu putaran pemungutan suara. Pemilu dengan tiga pasang calon lebih logis berlangsung dengan dua putaran pemungutan suara, meskipun satu putaran juga tidak mustahil terjadi.
Namun, kemudian lanjut dia pasangan nomor urut 2 menyatakan yakin bisa menang satu putaran, dalam kontestasi pilpres 3 pasangan calon. Pernyataan seperti itu merupakan hal wajar, sebagai bentuk optimisme calon peserta bersama parpol pengusung dan simpatisan mereka.
Baca juga: KPU RI: Desain surat suara Pilpres 2024 sudah disepakati paslon
Namun, contoh-contoh pernyataan seperti itu nantinya bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan menghubungkan pada isu keamanan data, ketika penyelenggara pemilu tidak bisa meyakinkan publik terkait keamanan siber dan data milik KPU.
"Pihak tertentu bisa saja memunculkan, menang satu putaran sudah disetting, karena keamanan data tadi. Dan terjadi lah cocokologi-cocokologi, karena pernyataan menang satu putaran dihubung-hubungkan dengan Gibran anak presiden dan sistem kemanan KPU lemah, walaupun pada akhirnya hal yang seperti itu belum tentu juga, tapi apapun itu bisa dikemas pihak-pihak tertentu," ucapnya.
Oleh karena itu, Panji mengingatkan pentingnya KPU memastikan dan meyakinkan publik sesegera mungkin terkait keamanan siber dan data. Agar, menurut dia tidak ada celah yang dijadikan pihak-pihak tertentu, untuk membuat narasi kecurangan, menolak hasil pemilu, dan menyerang peserta atau penyelenggara di Pemilu 2024.
Update Berita Antara Bengkulu Lainnya di Google News
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
"Apakah itu hanya sebatas isu kebocoran atau benar-benar terjadi peretasan, upaya yang harus dilakukan, KPU harus bicara dan meyakinkan publik secepatnya tentang kebocoran data ini," kata Dr Panji Suminar di Bengkulu, Kamis.
Lebih lanjut, menurut dia hal tersebut menjadi sangat penting karena keamanan data dan sistem siber KPU juga berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu.
Baca juga: Pakar politik: Penting, KPU jernihkan isu kebocoran data DPT
"Menurut saya ada baiknya juga itu muncul sekarang, supaya KPU membenahi keamanan data, kemudian dari beberapa pihak, calon partai atau apapun itu bisa mengawasi, lebih awas dan melek. Kalau KPU tidak tidak bisa memberikan jaminan keamanan data maka hasil pemilu nanti akan dipersoalkan," kata dia.
Apalagi, menurut Panji saat ini tahapan pemilu memasuki saat-saat kampanye. Persoalannya keamanan data tersebut bisa saja diseret-seret pihak tertentu untuk memuluskan narasi kecurangan guna menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara atau menjadi bahan mempermasalahkan pemilu ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Panji mencontohkan kondisi pemilu presiden dengan tiga calon pasangan atau lebih secara teoretis sulit terwujud dengan satu putaran pemungutan suara. Pemilu dengan tiga pasang calon lebih logis berlangsung dengan dua putaran pemungutan suara, meskipun satu putaran juga tidak mustahil terjadi.
Namun, kemudian lanjut dia pasangan nomor urut 2 menyatakan yakin bisa menang satu putaran, dalam kontestasi pilpres 3 pasangan calon. Pernyataan seperti itu merupakan hal wajar, sebagai bentuk optimisme calon peserta bersama parpol pengusung dan simpatisan mereka.
Baca juga: KPU RI: Desain surat suara Pilpres 2024 sudah disepakati paslon
Namun, contoh-contoh pernyataan seperti itu nantinya bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan menghubungkan pada isu keamanan data, ketika penyelenggara pemilu tidak bisa meyakinkan publik terkait keamanan siber dan data milik KPU.
"Pihak tertentu bisa saja memunculkan, menang satu putaran sudah disetting, karena keamanan data tadi. Dan terjadi lah cocokologi-cocokologi, karena pernyataan menang satu putaran dihubung-hubungkan dengan Gibran anak presiden dan sistem kemanan KPU lemah, walaupun pada akhirnya hal yang seperti itu belum tentu juga, tapi apapun itu bisa dikemas pihak-pihak tertentu," ucapnya.
Oleh karena itu, Panji mengingatkan pentingnya KPU memastikan dan meyakinkan publik sesegera mungkin terkait keamanan siber dan data. Agar, menurut dia tidak ada celah yang dijadikan pihak-pihak tertentu, untuk membuat narasi kecurangan, menolak hasil pemilu, dan menyerang peserta atau penyelenggara di Pemilu 2024.
Update Berita Antara Bengkulu Lainnya di Google News
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023