![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bengkulu.antaranews.com/berita/332349/airlangga-sebut-film-dokumenter-dirty-vote-kampanye-hitam&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/12/IMG-20240212-WA0016.jpg&description=Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam){kind=link}
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang diluncurkan melalui kanal YouTube, Minggu (11/2) adalah bentuk kampanye hitam (black campaign).
"Itu kan namanya 'black movie', 'black campaign' ya kalo itu kan enggak perlu dikomentarin," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Airlangga mengatakan bahwa film dokumenter itu disebut sebagai "black movie" karena disiarkan secara luas saat memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sebelum hari pemungutan suara Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
Menurut Airlangga, sejauh ini pemilu termasuk kampanye sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dengan begitu, ia berharap tidak perlu memperkeruh kondisi tersebut dengan adanya kampanye hitam.
Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India.
"Kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata Airlangga.
Ia pun meminta agar masyarakat menggunakan hak suara mereka pada 14 Februari mendatang.
Adapun film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Setelah siar di YouTube pada Minggu (11/2), film itu saat ini telah dilihat oleh 3,2 juta akun dan dan disukai oleh 214 ribu pengguna YouTube.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Itu kan namanya 'black movie', 'black campaign' ya kalo itu kan enggak perlu dikomentarin," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Airlangga mengatakan bahwa film dokumenter itu disebut sebagai "black movie" karena disiarkan secara luas saat memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sebelum hari pemungutan suara Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
Menurut Airlangga, sejauh ini pemilu termasuk kampanye sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dengan begitu, ia berharap tidak perlu memperkeruh kondisi tersebut dengan adanya kampanye hitam.
Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India.
"Kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata Airlangga.
Ia pun meminta agar masyarakat menggunakan hak suara mereka pada 14 Februari mendatang.
Adapun film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Setelah siar di YouTube pada Minggu (11/2), film itu saat ini telah dilihat oleh 3,2 juta akun dan dan disukai oleh 214 ribu pengguna YouTube.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024