Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Ngasiman Djoyonegoro menilai Hadi Tjahajanto merupakan sosok yang tepat untuk menempati posisi menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menko polhukam).
"Pengalaman Hadi Tjahjanto selama menjadi TNI memberikan background yang kuat, bagaimana seharusnya sektor ini ditata,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima ANTARA, Rabu.
Menurut dia, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Hadi saat menahkodai jabatan menko polhukam.
Salah satunya yakni mengembalikan stabilitas politik, keamanan setelah masa pemilihan umum (pemilu) berlangsung. Selain itu, Hadi dinilai harus mengembalikan marwah hukum sebagai panglima tertinggi dalam negeri konstitusi.
Karenanya, Hadi diharapkan dapat mengkoordinasikan lembaga hukum yang ada di bawah naungannya seperti kepolisian.
“Menko polhukam setidaknya membawahi setidaknya 13 kementerian/lembaga dan badan. Diantaranya, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan BIN. Segala kebijakan pertahanan dan keamanan nasional dikoordinasikan oleh sosok purnawirawan yang mumpuni,” jelas dia.
Dia berharap di sisa massa jabatan pemerintahan presiden Joko Widodo selama delapan bulan ini, Hadi beserta jajarannya bisa memastikan stabilitas keamanan negara.
Sebelumnya, Hadi Tjahjanto merupakan menteri ATR/kepala BPN; sedangkan menko polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas.
Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021 yang kemudian ditugaskan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR/kepala BPN sejak Juni 2022.
Kini posisi menteri ATR/kepala BPN ditempati oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Pengalaman Hadi Tjahjanto selama menjadi TNI memberikan background yang kuat, bagaimana seharusnya sektor ini ditata,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima ANTARA, Rabu.
Menurut dia, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Hadi saat menahkodai jabatan menko polhukam.
Salah satunya yakni mengembalikan stabilitas politik, keamanan setelah masa pemilihan umum (pemilu) berlangsung. Selain itu, Hadi dinilai harus mengembalikan marwah hukum sebagai panglima tertinggi dalam negeri konstitusi.
Karenanya, Hadi diharapkan dapat mengkoordinasikan lembaga hukum yang ada di bawah naungannya seperti kepolisian.
“Menko polhukam setidaknya membawahi setidaknya 13 kementerian/lembaga dan badan. Diantaranya, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan BIN. Segala kebijakan pertahanan dan keamanan nasional dikoordinasikan oleh sosok purnawirawan yang mumpuni,” jelas dia.
Dia berharap di sisa massa jabatan pemerintahan presiden Joko Widodo selama delapan bulan ini, Hadi beserta jajarannya bisa memastikan stabilitas keamanan negara.
Sebelumnya, Hadi Tjahjanto merupakan menteri ATR/kepala BPN; sedangkan menko polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas.
Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021 yang kemudian ditugaskan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR/kepala BPN sejak Juni 2022.
Kini posisi menteri ATR/kepala BPN ditempati oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024