Jakarta (Antara) - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyatakan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana mengubah kawasan Kalijodo menjadi area pertamanan atau ruang terbuka hijau (RTH). 

"Gang Dolly (Surabaya) saja yang begitu besar bisa dibersihkan. Makanya, kenapa baru sekarang? Mestinya sudah dari dulu dibersihkan," kata Ma'ruf seusai konferensi pers "Pernyataan Ormas-Ormas Islam dan MUI Tentang LGBT" di kantor MUI, Jakarta, Rabu.

Ia juga menegaskan bahwa jangan hanya kawasan Kalijodo saja yang dibersihkan tetapi juga kawasan-kawasan lain yang ditenggarai masih melakukan praktik prostitusi.       

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Barat dilakukan karena berada di jalur hijau yang juga merupakan lahan milik negara. 

"Kawasan Kalijodo itu sudah melanggar konstitusi negara, karena berdiri di lahan milik negara. Terlebih, disitu juga merupakan jalur hijau," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu. 

Oleh karena itu, menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, bukan hanya kawasan Kalijodo saja yang harus ditertibkan, tetapi juga semua yang menduduki lahan milik negara harus ditertibkan dan ditata. 

"Penertiban bukan hanya dilakukan di Kalijodo saja, tetapi juga semua permukiman liar atau apapun yang berdiri di tanah negara, baik itu di bantaran kali, waduk, setu dan sebagainya. Itu semua harus ditertibkan," ujar Ahok.***4*** 

Pewarta:

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016