Bengkulu (Antara) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan rasionalisasi terhadap aparatur sipil negara masih berlanjut dengan memangkas pegawai yang tidak produktif dan kompeten.
"Aparatur yang tidak produktif dan kompeten akan dibersihkan," kata Yuddy saat kunjungan kerja di Bengkulu, Kamis.
Menurut dia, rasionalisasi aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian dan sesuai dengan standar nasional evaluasi kinerja dan audit kepegawaian.
Ada empat kuadran penilaian dalam evaluasi kinerja yakni produktif dan kompeten, produktif tapi tidak kompeten, tidak produktif tapi kompeten, dan terakhir tidak produktif dan tidak kompeten.
"Kami targetkan jumlah pegawai akan berkurang sebanyak satu juta orang dalam tiga tahun ke depan, tapi jelas tidak memberhentikan sembarangan," ucapnya.
Ditambahkan Yuddy, saat ini ada ratusan ribu orang pegawai negeri sipil yang tidak terdaftar dan teridentifikasi. Para aparatur tersebut menurutnya juga menjadi target rasionalisasi.
Ia menambahkan, rasionalisasi tersebut dalam rangka efisiensi anggaran belanja pegawai yang mencapai 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dikhawatirkan akan mengganggu anggaran pembangunan untuk kepentingan umum.
Saat ini kata Yuddy, hampir 200 kabupaten dan kota dengan belanja pegawai mencapai 50 persen dari APBD.
"Kalau sudah sampai 50 persen, dari mana lagi sumber dana membangun puskesmas dan sarana publik masyarakat," katanya.
Terkait penerimaan aparatur sipil negara yang baru, Yuddy menegaskan bahwa moratorium atau penghentian sementara penerimaan aparatur sipil juga masih berlanjut.
"Kalaupun ada penerimaan hanya untuk bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan, sektor pertanian dan infrastruktur," kata dia.
Kunjungan kerja Menpan RB di Bengkulu berlangsung dua hari (21-22/4). Di Bengkulu, Yuddy menghadiri kegiatan Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengunjungi sejumlah kantor pelayanan publik.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Aparatur yang tidak produktif dan kompeten akan dibersihkan," kata Yuddy saat kunjungan kerja di Bengkulu, Kamis.
Menurut dia, rasionalisasi aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian dan sesuai dengan standar nasional evaluasi kinerja dan audit kepegawaian.
Ada empat kuadran penilaian dalam evaluasi kinerja yakni produktif dan kompeten, produktif tapi tidak kompeten, tidak produktif tapi kompeten, dan terakhir tidak produktif dan tidak kompeten.
"Kami targetkan jumlah pegawai akan berkurang sebanyak satu juta orang dalam tiga tahun ke depan, tapi jelas tidak memberhentikan sembarangan," ucapnya.
Ditambahkan Yuddy, saat ini ada ratusan ribu orang pegawai negeri sipil yang tidak terdaftar dan teridentifikasi. Para aparatur tersebut menurutnya juga menjadi target rasionalisasi.
Ia menambahkan, rasionalisasi tersebut dalam rangka efisiensi anggaran belanja pegawai yang mencapai 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dikhawatirkan akan mengganggu anggaran pembangunan untuk kepentingan umum.
Saat ini kata Yuddy, hampir 200 kabupaten dan kota dengan belanja pegawai mencapai 50 persen dari APBD.
"Kalau sudah sampai 50 persen, dari mana lagi sumber dana membangun puskesmas dan sarana publik masyarakat," katanya.
Terkait penerimaan aparatur sipil negara yang baru, Yuddy menegaskan bahwa moratorium atau penghentian sementara penerimaan aparatur sipil juga masih berlanjut.
"Kalaupun ada penerimaan hanya untuk bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan, sektor pertanian dan infrastruktur," kata dia.
Kunjungan kerja Menpan RB di Bengkulu berlangsung dua hari (21-22/4). Di Bengkulu, Yuddy menghadiri kegiatan Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengunjungi sejumlah kantor pelayanan publik.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016