Perang di Irak munculkan krisis kemanusiaan

Jenewa (Antara/Reuters) - Seorang utusan hak asasi manusia PBB mengatakan pada Senin bahwa Irak dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang gagal dan memperingatkan kekuatan-kekuatan asing jangan "terlibat" dalam pengabaian pemerintah itu mengenai nasib rakyat Irak.

Deputi Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Kate Gilmore, mengatakan baik Baghdad maupun para pendukung internasionalnya terlalu fokus pada bagaimana mengalahkan kelompok bersenjata IS dan tak ada strategi untuk membangun negara tersebut setelah itu.

"Sudah menjadi kawajiban masyarakat internasional untuk memiliki ... investasi dalam pertolongan non militer, dari perhatian yang terjadi saat ini pada aksi militer," kata Gilmore setelah lawatan sepekan ke Irak.

"Masyarakat internasional jangan biarkan dirinya terlibat dengan kepemimpinan Irak yang gagal," ujarnya. Ia mendesak para politisi Irak memerangi korupsi, mereformasi sistem peradilan dan mendorong rekonsiliasi.

"Hal pertama para politisi Irak harus lakukan ialah mengesampingkan perbedaan di antara mereka dan membentuk dengan sangat mendesak sebuah pemerintahan persatuan nasional yang koheren dan kompeten," kata Gilmore.

Perdana Menteri Haider al-Abadi meengumumkan perombakan kabinet pada Februari, tetapi perselisihan-perselishan dan protes-protes telah memperlambat kemajuan.

"Terjadi kelumpuhan politik di Irak. Tak ada pemerintahan di Irak," katanya.

Kebangkitan IS, yang memerangi pasukan pemerintah untuk menguasai Irak bagian barat dan utara, telah menimbulkan konflik antarkelompok, sebagin besar antara pengikut aliran Syiah dan Sunni, yang muncul setelah invasi pimpinan Amerika Serikat pada 2003.