Bengkulu,(Antarabengkulu.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengelola sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan menuju daerah bebas korupsi.
Deputi Pencegahan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI Danu Raharja, di Bengkulu, Rabu, mengatakan permintaan pemerintah daerah untuk mengawal sistem pemerintahan yang bebas korupsi dimulai dari peningkatan kapasitas arapatur dan menyiapkan perangkat pendukung berbasis elektronik.
"Pendampingan ini merupakan permintaan khusus dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," kata Danu.
Saat diseminasi praktik terbaik tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik di aula serbaguna Pemprov Bengkulu, Danu mengatakan sistem pemeritahan yang bebas korupsi dapat diwujudkan dengan hal mendasar yakni kemauan atau komitmen pemerintah daerah.
Dalam kegiatan itu, aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya turut memberikan materi tentang sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan di daerah mereka.
"Kami berusaha menghubungkan antarpemerintahan daerah yang memiliki niat untuk membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya lagi.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo Provini Jawa Timur menginspirasi Pemprov Bengkulu untuk mengarahkan sistem pemerintahan berbasis teknologi.
"Pertemuan hari ini bagian dari tindak lanjut penandatanganan pakta integritas bebas korupsi yang dilakukan seluruh pejabat pemerintah provinsi beberapa waktu lalu," kata Ridwan.
Ia menambahkan, setelah pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Bengkulu dengan KPK untuk memulai pendampingan.
Gubernur mengatakan meski APBD Provinsi Bengkulu tergolong kecil yakni Rp2 triliun per tahun, perlu dikelola dengan sistem yang baik dan transparan mulai dari perencanaannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Deputi Pencegahan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI Danu Raharja, di Bengkulu, Rabu, mengatakan permintaan pemerintah daerah untuk mengawal sistem pemerintahan yang bebas korupsi dimulai dari peningkatan kapasitas arapatur dan menyiapkan perangkat pendukung berbasis elektronik.
"Pendampingan ini merupakan permintaan khusus dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," kata Danu.
Saat diseminasi praktik terbaik tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik di aula serbaguna Pemprov Bengkulu, Danu mengatakan sistem pemeritahan yang bebas korupsi dapat diwujudkan dengan hal mendasar yakni kemauan atau komitmen pemerintah daerah.
Dalam kegiatan itu, aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya turut memberikan materi tentang sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan di daerah mereka.
"Kami berusaha menghubungkan antarpemerintahan daerah yang memiliki niat untuk membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya lagi.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo Provini Jawa Timur menginspirasi Pemprov Bengkulu untuk mengarahkan sistem pemerintahan berbasis teknologi.
"Pertemuan hari ini bagian dari tindak lanjut penandatanganan pakta integritas bebas korupsi yang dilakukan seluruh pejabat pemerintah provinsi beberapa waktu lalu," kata Ridwan.
Ia menambahkan, setelah pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Bengkulu dengan KPK untuk memulai pendampingan.
Gubernur mengatakan meski APBD Provinsi Bengkulu tergolong kecil yakni Rp2 triliun per tahun, perlu dikelola dengan sistem yang baik dan transparan mulai dari perencanaannya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016