Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bengkulu-Lampung Mekar Satria Utama mengatakan jajarannya komitmen meningkatkan pelayanan serta bekerja sesuai kode etik.
"Meski banyak citra buruk yang melanda lembaga, tapi kami komitmen meningkatkan pelayanan dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang ditanamkan," katanya saat acara "values gathering" komitmen DJP untuk mencapai target penerimaan pajak di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan reformasi birokrasi yang dibangun DJP dalam beberapa tahun terakhir telah runtuh dengan kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak, terutama kasus Gayus Tambunan.
Menurut dia, kelemahan sistem internal, yakni sistem administrasi, teknologi informasi, proses bisnis, dan kepatuhan internal dan juga kurangnya perhatian dan keseriusan terhadap permasalahan manajemen kepegawaian adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan mental dari para petugas pajak menjadi buruk, arogan, tidak profesional, dan integritasnya pun rendah.
Selain itu, kurang sempurnanya peraturan perpajakan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan baik fiskus maupun Wajib Pajak (WP), menyebabkan terjadinya distorsi informasi antara fiskus dan WP.
Ditambah lagi dengan kondisi eksternal, baik itu kondisi umum di pemerintahan maupun para WP yang juga masih menginginkan adanya KKN untuk bisa mengecilkan kewajiban pajaknya, yang memang mendukung tumbuh suburnya KKN. "Kesimpulan yang kami ambil setelah itu hanyalah satu kata yaitu perubahan," katanya.
Ia mengatakan contoh langkah preventif KKN di tubuh DJP adalah adanya pertukaran data perpajakan dan dokumen ekspor impor antara DJP dan DJPBC, transparansi pengelolaan anggaran negara khususnya transparansi penerimaan pajak oleh DJP melalui www.pajak.go.id.
Terdapat juga kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK, dan Pelaksanaan Whistleblowing system di DJP. "Ini merupakan poin-poin rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 yang dilaksanakan oleh DJP," ujarnya.
DJP juga terus berupaya membangun budaya kinerja dan mengembangkan kepemimpinan prima serta kinerja yang merupakan faktor penting dalam mencapai produktivitas optimal. Proses internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan juga terus dilaksanakan.
Nilai-nilai tersebut senantiasa diinternalisasikan kepada para pegawai sehingga akan membentuk integritas yang tinggi, budaya yang kuat dan kompetensi yang tinggi yang akhirnya menghasilkan kinerja yang prima.
Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat yang hadir dalam acara tersebut mengatakan DJP harus meningkatkan pelayanan dan berupaya meraih kepercayaan masyarakat. "Citra buruk yang ditunjukkan sejumlah pegawai pajak membuat kepercayaan masyarakat menurun dan tentu berpengaruh terhadap kesadaran bayar pajak," ujarnya.
Namun, menurut dia, pelayanan yang didasari transparansi dan keterbukaan akan membuat masyarakat atau WP kembali percaya pada lembaga itu.(rni)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Meski banyak citra buruk yang melanda lembaga, tapi kami komitmen meningkatkan pelayanan dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang ditanamkan," katanya saat acara "values gathering" komitmen DJP untuk mencapai target penerimaan pajak di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan reformasi birokrasi yang dibangun DJP dalam beberapa tahun terakhir telah runtuh dengan kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak, terutama kasus Gayus Tambunan.
Menurut dia, kelemahan sistem internal, yakni sistem administrasi, teknologi informasi, proses bisnis, dan kepatuhan internal dan juga kurangnya perhatian dan keseriusan terhadap permasalahan manajemen kepegawaian adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan mental dari para petugas pajak menjadi buruk, arogan, tidak profesional, dan integritasnya pun rendah.
Selain itu, kurang sempurnanya peraturan perpajakan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan baik fiskus maupun Wajib Pajak (WP), menyebabkan terjadinya distorsi informasi antara fiskus dan WP.
Ditambah lagi dengan kondisi eksternal, baik itu kondisi umum di pemerintahan maupun para WP yang juga masih menginginkan adanya KKN untuk bisa mengecilkan kewajiban pajaknya, yang memang mendukung tumbuh suburnya KKN. "Kesimpulan yang kami ambil setelah itu hanyalah satu kata yaitu perubahan," katanya.
Ia mengatakan contoh langkah preventif KKN di tubuh DJP adalah adanya pertukaran data perpajakan dan dokumen ekspor impor antara DJP dan DJPBC, transparansi pengelolaan anggaran negara khususnya transparansi penerimaan pajak oleh DJP melalui www.pajak.go.id.
Terdapat juga kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK, dan Pelaksanaan Whistleblowing system di DJP. "Ini merupakan poin-poin rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 yang dilaksanakan oleh DJP," ujarnya.
DJP juga terus berupaya membangun budaya kinerja dan mengembangkan kepemimpinan prima serta kinerja yang merupakan faktor penting dalam mencapai produktivitas optimal. Proses internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan juga terus dilaksanakan.
Nilai-nilai tersebut senantiasa diinternalisasikan kepada para pegawai sehingga akan membentuk integritas yang tinggi, budaya yang kuat dan kompetensi yang tinggi yang akhirnya menghasilkan kinerja yang prima.
Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat yang hadir dalam acara tersebut mengatakan DJP harus meningkatkan pelayanan dan berupaya meraih kepercayaan masyarakat. "Citra buruk yang ditunjukkan sejumlah pegawai pajak membuat kepercayaan masyarakat menurun dan tentu berpengaruh terhadap kesadaran bayar pajak," ujarnya.
Namun, menurut dia, pelayanan yang didasari transparansi dan keterbukaan akan membuat masyarakat atau WP kembali percaya pada lembaga itu.(rni)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012