Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melakukan penguatan lintas sektoral dengan TNI, Kejaksaan Negeri, dan polisi untuk mengantisipasi konflik sosial bernuansa suku, agama, ras, antar-golongan (SARA) di daerah itu.
"Yang pertama akan kami lakukan ada penguatan lintas sektoral. Tidak hanya dengan TNI, Kejari, dan polisi, termasuk dengan tokoh masyarakat, agama, dan forum kerukunan umat beragama (FKUB)," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko, Jumaidi, di Mukomuko, Kamis.
Menurutnya, saat ini ada beberapa potensi konflik sosial di daerah itu seperti Gang Becek di Kecamatan Lubuk Pinang. Konflik sosial di wilayah itu terkait pembangunan gedung serba guna oleh salah satu umat beragama di daerah itu.
Selain itu, lanjutnya, potensi konflik sosial terkait adanya gugatan dari dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terhadap pemerintah setempat.
Ia mengatakan, termasuk juga konflik sosial antara warga di Kecamatan Lubuk Pinang dengan pabrik baru di wilayah itu. Warga di wilayah itu menuntut agar pabrik merekrut tenaga kerja setempat.
Menurutnya, sejumlah potensi konflik sosial itu dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah itu.
Untuk itu, katanya, perlu adanya pencegahan dini dari segenap elemen masyarakat di daerah itu. Untuk itu perlu adanya penguatan lintas sektoral di daerah itu.
"Semuanya kita libatkan. Supaya potensi ini tidak menjadi konflik yang dapat mengarah pada SARA," ujarnya lagi.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Yang pertama akan kami lakukan ada penguatan lintas sektoral. Tidak hanya dengan TNI, Kejari, dan polisi, termasuk dengan tokoh masyarakat, agama, dan forum kerukunan umat beragama (FKUB)," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko, Jumaidi, di Mukomuko, Kamis.
Menurutnya, saat ini ada beberapa potensi konflik sosial di daerah itu seperti Gang Becek di Kecamatan Lubuk Pinang. Konflik sosial di wilayah itu terkait pembangunan gedung serba guna oleh salah satu umat beragama di daerah itu.
Selain itu, lanjutnya, potensi konflik sosial terkait adanya gugatan dari dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terhadap pemerintah setempat.
Ia mengatakan, termasuk juga konflik sosial antara warga di Kecamatan Lubuk Pinang dengan pabrik baru di wilayah itu. Warga di wilayah itu menuntut agar pabrik merekrut tenaga kerja setempat.
Menurutnya, sejumlah potensi konflik sosial itu dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah itu.
Untuk itu, katanya, perlu adanya pencegahan dini dari segenap elemen masyarakat di daerah itu. Untuk itu perlu adanya penguatan lintas sektoral di daerah itu.
"Semuanya kita libatkan. Supaya potensi ini tidak menjadi konflik yang dapat mengarah pada SARA," ujarnya lagi.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016