Rejang Lebong (Antara) - Pengurus LSM Pengawasan Masyarakat (Pekat) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mempertanyakan pengadaan meubeler dewan setempat yang nilainya mencapai Rp972 juta.
Sekretaris LSM Pekat, Ishak Burmansyah di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan pengadaan meubeler berupa kursi dan meja anggota DPRD Rejang Lebong sebanyak 32 stel senilai Rp972 juta, menjadi sorotan mereka karena di luar kewajaran.
"Pengadaan kursi dan meja dewan tersebut telah mencederai hati rakyat, disaat rakyat mengalami permasalahan ekonomi dengan naiknya bahan kebutuhan pokok, listrik dan BBM, pihak dewan malah belanja barang yang berlebihan dan tidak mengacu pada harga satuan barang yang wajar," katanya.
Pengadaan kursi dan meja jati yang dibiayai oleh APBD Perubahan 2016, itu sendiri sebanyak 27 stel diperuntukan untuk anggota dewan, kemudian lima stel untuk unsur pimpinan serta bupati/wakil bupati daerah itu.
Selain harga yang dinilai terlalu besar untuk pengadaan meja dan kursi sebanyak 32 stel, pengadaannya juga terkesan tertutup dan diduga tidak melalui proses lelang yang transparan.
"Untuk itu kuasa pengguna anggaran atau KPA di DPRD Rejang Lebong segera menjelaskan ke publik pihak yang memenangkan tendernya, terus kapan dilelangkan, dimana belanjanya serta merek dan spesifikasinya maupun harga satuannya," kata Ishak Burmansyah.
Sebelumnya Sekretaris DPRD Rejang Lebong, Hariyadi, mengatakan dirinya tidak mengetahui besaran anggaran untuk pengadaan 32 stel meubeler di DPRD Rejang Lebong, namun pengadaan kursi dan meja itu sudah dianggap layak karena barang-barang lama sudah banyak yang rusak.
Sementara itu ditempat berbeda pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan kursi dan meja dewan di bagian umum DPRD Rejang Lebong, Matsri, mengatakan besaran anggaran untuk pembelian meubeler tersebut nilainya lebih dari Rp900 juta.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Sekretaris LSM Pekat, Ishak Burmansyah di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan pengadaan meubeler berupa kursi dan meja anggota DPRD Rejang Lebong sebanyak 32 stel senilai Rp972 juta, menjadi sorotan mereka karena di luar kewajaran.
"Pengadaan kursi dan meja dewan tersebut telah mencederai hati rakyat, disaat rakyat mengalami permasalahan ekonomi dengan naiknya bahan kebutuhan pokok, listrik dan BBM, pihak dewan malah belanja barang yang berlebihan dan tidak mengacu pada harga satuan barang yang wajar," katanya.
Pengadaan kursi dan meja jati yang dibiayai oleh APBD Perubahan 2016, itu sendiri sebanyak 27 stel diperuntukan untuk anggota dewan, kemudian lima stel untuk unsur pimpinan serta bupati/wakil bupati daerah itu.
Selain harga yang dinilai terlalu besar untuk pengadaan meja dan kursi sebanyak 32 stel, pengadaannya juga terkesan tertutup dan diduga tidak melalui proses lelang yang transparan.
"Untuk itu kuasa pengguna anggaran atau KPA di DPRD Rejang Lebong segera menjelaskan ke publik pihak yang memenangkan tendernya, terus kapan dilelangkan, dimana belanjanya serta merek dan spesifikasinya maupun harga satuannya," kata Ishak Burmansyah.
Sebelumnya Sekretaris DPRD Rejang Lebong, Hariyadi, mengatakan dirinya tidak mengetahui besaran anggaran untuk pengadaan 32 stel meubeler di DPRD Rejang Lebong, namun pengadaan kursi dan meja itu sudah dianggap layak karena barang-barang lama sudah banyak yang rusak.
Sementara itu ditempat berbeda pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan kursi dan meja dewan di bagian umum DPRD Rejang Lebong, Matsri, mengatakan besaran anggaran untuk pembelian meubeler tersebut nilainya lebih dari Rp900 juta.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017