Mukomuko (Antara) - Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2018 mengusulkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9.000 orang warga miskin di daerah itu.
"Tahun ini sebanyak 4.300 orang warga miskin yang menerima dana PKH. Tahun 2018 kami usulkan penambahan menjadi sebanyak 9.000 orang," kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Darmadi, di Mukomuko, Senin.
Ia memastikan 9.000 orang warga masyarakat yang diusulkan menerima dana PKH tersebut tergolong miskin berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Bukan seperti data penerima dana PKH pada tahun 2017 di mana ada beberapa orang warga yang tergolong mampu secara ekonomi tetapi menerima bantuan tersebut.
Ia menyebutkan ada dua warga yang tergolong kaya di daerah itu menolak dana PKH dari pemerintah pusat.
"Dua warga ini dari Kecamatan Penarik dan Pondok Suguh. Keduanya menolak bantuan ini karena tergolong ekonomi mampu," ujarnya.
Selanjutnya, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data kemiskinan di daerah itu sebagai bahan untuk penanggulangan kemiskinan.
"Kami melibatkan semua pihak yakni kepala desa, camat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah itu," ujarnya. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Tahun ini sebanyak 4.300 orang warga miskin yang menerima dana PKH. Tahun 2018 kami usulkan penambahan menjadi sebanyak 9.000 orang," kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Darmadi, di Mukomuko, Senin.
Ia memastikan 9.000 orang warga masyarakat yang diusulkan menerima dana PKH tersebut tergolong miskin berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Bukan seperti data penerima dana PKH pada tahun 2017 di mana ada beberapa orang warga yang tergolong mampu secara ekonomi tetapi menerima bantuan tersebut.
Ia menyebutkan ada dua warga yang tergolong kaya di daerah itu menolak dana PKH dari pemerintah pusat.
"Dua warga ini dari Kecamatan Penarik dan Pondok Suguh. Keduanya menolak bantuan ini karena tergolong ekonomi mampu," ujarnya.
Selanjutnya, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data kemiskinan di daerah itu sebagai bahan untuk penanggulangan kemiskinan.
"Kami melibatkan semua pihak yakni kepala desa, camat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah itu," ujarnya. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017