Bengkulu (Antara) - Sebanyak 40 komunitas masyarakat adat di Provinsi Bengkulu membahas berbagai isu berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat dalam Musyawarah Wilayah ke-III Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Desa Cawang Lama Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu.
"Ada 40 komunitas adat dan organisasi sayap AMAN yang hadir untuk bermusyawarah dan membahas berbagai isu terkini berkaitan dengan masyarakat adat," kata Ketua Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu Deff Tri Hamdi di Bengkulu, Selasa.
Deff mengatakan Muswil yang digelar selama empat hari pada tanggal 11-14 Desember 2017 itu membahas berbagai isu, salah satunya percepatan pengakuan wilayah adat melalui skema reforma agraria.
Topik lain yang dibahas yakni wilayah adat dan kemandirian masyarakat adat, wilayah adat dan pembangunan yang mandiri dan bermartabat serta situasi dan status pengakuan hukum dan hak-hak masyarakat adat.
Muswil tersebut juga bertujuan merumuskan program kerja sesuai keputusan Kongres AMAN ke-V, mengkonsolidasikan gerakan masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk mendorong percepatan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan.
Terkait percepatan pengakuan wilayah adat, Deff mengatakan AMAN telah memetakan 14 wilayah adat termasuk wilayah adat Suku Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara.
Untuk mempercepat pengakuan wilayah adat itu, AMAN sedang mendorong penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pulau Enggano di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
Kepala Suku Kaitora yang mendiami Pulau Enggano, Raffli Zen Kaitora, mengatakan pengakuan wilayah adat menjadi salah satu kunci pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
"Khusus di Enggano kami membuat aturan adat melarang penanaman sawit, karena air tawar di pulau kami sangat terbatas," kata Raffli.
Aturan adat tersebut menurut dia wajib ditaati oleh seluruh masyarakat yang bermukim di pulau terluar berjarak 106 mil laut dari Kota Bengkulu itu.**4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Ada 40 komunitas adat dan organisasi sayap AMAN yang hadir untuk bermusyawarah dan membahas berbagai isu terkini berkaitan dengan masyarakat adat," kata Ketua Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu Deff Tri Hamdi di Bengkulu, Selasa.
Deff mengatakan Muswil yang digelar selama empat hari pada tanggal 11-14 Desember 2017 itu membahas berbagai isu, salah satunya percepatan pengakuan wilayah adat melalui skema reforma agraria.
Topik lain yang dibahas yakni wilayah adat dan kemandirian masyarakat adat, wilayah adat dan pembangunan yang mandiri dan bermartabat serta situasi dan status pengakuan hukum dan hak-hak masyarakat adat.
Muswil tersebut juga bertujuan merumuskan program kerja sesuai keputusan Kongres AMAN ke-V, mengkonsolidasikan gerakan masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk mendorong percepatan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan.
Terkait percepatan pengakuan wilayah adat, Deff mengatakan AMAN telah memetakan 14 wilayah adat termasuk wilayah adat Suku Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara.
Untuk mempercepat pengakuan wilayah adat itu, AMAN sedang mendorong penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pulau Enggano di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
Kepala Suku Kaitora yang mendiami Pulau Enggano, Raffli Zen Kaitora, mengatakan pengakuan wilayah adat menjadi salah satu kunci pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
"Khusus di Enggano kami membuat aturan adat melarang penanaman sawit, karena air tawar di pulau kami sangat terbatas," kata Raffli.
Aturan adat tersebut menurut dia wajib ditaati oleh seluruh masyarakat yang bermukim di pulau terluar berjarak 106 mil laut dari Kota Bengkulu itu.**4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017