Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terus berupaya mendorong ekspor sektor hortikultura guna mengembangkan potensi ekonomi daerah dan mengatasi defisit neraca perdagangan.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan hortikultura sengaja dipilih karena sektor tersebut memiliki pasar yang luar biasa di pasar domestik maupun pasar ekspor.
"Kenapa kita pilih mengembangkan hortikultura? Hal itu karena hortikultura potensi ekspornya luar biasa. Selain itu, marketnya juga masih luas sekali," ujar Susiwijono dalam kegiatan "focus group discussion" (FGD) mengenai pengembangan hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah, di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin.
Menurut dia, guna mendorong ekspor, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor serta memberikan kemudahan pelayanan dan pembiayaan untuk ekspor.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan produk-produk yang memiliki daya saing dan potensi ekspor tinggi. Bukan hanya produk-produk hasil industri, tetapi juga produk dari sektor pertanian utamanya produk hortikultura yang bernilai tinggi.
Susiwijono menjelaskan ada empat sektor produk hortikultura yang perlu terus dikembangkan karena nilai ekonomisnya tinggi. Yakni buah-buahan, aneka sayuran, tanaman bunga (florikultura), dan tanaman obat.
Bahkan dari empat produk itu, buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hortikultura tertinggi dengan rata-rata 54,7 persen.
Lebih lanjut ia mengatakan, FGD tersebut, merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan peninjauan bersama Menko Perekonomian ke perkebunan dan pabrik PT Great Giant Pineapple (GGP) di Lampung Tengah pada 26 Juli 2019. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong ekspor produk hortikultura, terutama pisang dan nanas yang sudah diekspor ke 65 negara. Di antaranya, Qatar, China, Korea, dan Emirat.
"Kita lihat saja keberhasilan Pemkab Lampung Tengah dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas. Itu kerja sama kemitraan yang dibangun oleh PT Great Giant Pineapple (PT GGP) dengan petani. Makanya keberhasilan itu ingin kita replikasikan ke daerah lain," kata dia.
Strategi pemerintah dalam mengembangkan komoditas hortikultura, di antaranya akan dilakukan pengembangan komoditas hortikultura khususnya pisang secara klaster, melalui pola kerja sama kemitraan dengan petani dan masyarakat di 13 kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.
Adapun ke-13 kabupaten/kota tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu kategori pertama daerah yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT GGP, yaitu Kabupaten Jembrana; kategori kedua adalah daerah yang sudah dilakukan "desk-study" oleh PT GGP, yaitu Kabupaten Bondowoso, Lingga, Ponorogo, Humbang Hasundutan, dan Bener Meriah; serta kategori tiga adalah daerah yang persiapan mengikuti program, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Mandailing Natal.
Untuk mendukung hal itu, Kemenko Perekonomian akan mendorong pengembangan hortikultura sebagai program prioritas nasional dengan tujuan utama meningkatkan ekspor, mendorong perekonomian daerah, serta kesejahteraan petani.
"Kenapa harus pisang dan nanas? karena komoditas itu jaminan marketnya ada dan luar biasa. Selain itu, daya saingnya di pasar global jauh lebih tinggi dan yang terpenting bagi masyarakat petani adalah nilai pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio ketersediaan lahan," katanya.
Hadir sebagai narasumber dalam FDG adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.
FGD juga dihadiri oleh kepala daerah dari 13 kabupaten/kota yang akan melakukan pengembangan komoditas hortikultura khususnya pisang secara klaster.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan hortikultura sengaja dipilih karena sektor tersebut memiliki pasar yang luar biasa di pasar domestik maupun pasar ekspor.
"Kenapa kita pilih mengembangkan hortikultura? Hal itu karena hortikultura potensi ekspornya luar biasa. Selain itu, marketnya juga masih luas sekali," ujar Susiwijono dalam kegiatan "focus group discussion" (FGD) mengenai pengembangan hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah, di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin.
Menurut dia, guna mendorong ekspor, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor serta memberikan kemudahan pelayanan dan pembiayaan untuk ekspor.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan produk-produk yang memiliki daya saing dan potensi ekspor tinggi. Bukan hanya produk-produk hasil industri, tetapi juga produk dari sektor pertanian utamanya produk hortikultura yang bernilai tinggi.
Susiwijono menjelaskan ada empat sektor produk hortikultura yang perlu terus dikembangkan karena nilai ekonomisnya tinggi. Yakni buah-buahan, aneka sayuran, tanaman bunga (florikultura), dan tanaman obat.
Bahkan dari empat produk itu, buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hortikultura tertinggi dengan rata-rata 54,7 persen.
Lebih lanjut ia mengatakan, FGD tersebut, merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan peninjauan bersama Menko Perekonomian ke perkebunan dan pabrik PT Great Giant Pineapple (GGP) di Lampung Tengah pada 26 Juli 2019. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong ekspor produk hortikultura, terutama pisang dan nanas yang sudah diekspor ke 65 negara. Di antaranya, Qatar, China, Korea, dan Emirat.
"Kita lihat saja keberhasilan Pemkab Lampung Tengah dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas. Itu kerja sama kemitraan yang dibangun oleh PT Great Giant Pineapple (PT GGP) dengan petani. Makanya keberhasilan itu ingin kita replikasikan ke daerah lain," kata dia.
Strategi pemerintah dalam mengembangkan komoditas hortikultura, di antaranya akan dilakukan pengembangan komoditas hortikultura khususnya pisang secara klaster, melalui pola kerja sama kemitraan dengan petani dan masyarakat di 13 kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.
Adapun ke-13 kabupaten/kota tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu kategori pertama daerah yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT GGP, yaitu Kabupaten Jembrana; kategori kedua adalah daerah yang sudah dilakukan "desk-study" oleh PT GGP, yaitu Kabupaten Bondowoso, Lingga, Ponorogo, Humbang Hasundutan, dan Bener Meriah; serta kategori tiga adalah daerah yang persiapan mengikuti program, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Mandailing Natal.
Untuk mendukung hal itu, Kemenko Perekonomian akan mendorong pengembangan hortikultura sebagai program prioritas nasional dengan tujuan utama meningkatkan ekspor, mendorong perekonomian daerah, serta kesejahteraan petani.
"Kenapa harus pisang dan nanas? karena komoditas itu jaminan marketnya ada dan luar biasa. Selain itu, daya saingnya di pasar global jauh lebih tinggi dan yang terpenting bagi masyarakat petani adalah nilai pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio ketersediaan lahan," katanya.
Hadir sebagai narasumber dalam FDG adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.
FGD juga dihadiri oleh kepala daerah dari 13 kabupaten/kota yang akan melakukan pengembangan komoditas hortikultura khususnya pisang secara klaster.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019