Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kolendri mengatakan sebanyak tujuh kabupaten dan kota di daerah itu sudah menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
"Tujuh kabupaten dan kota sudah disahkan, tinggal tiga kabupaten yang belum, yaitu Kepahiang, Seluma dan Bengkulu Utara," katanya di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan pada 2012 seluruh kabupaten sudah menuntaskan Perda RTRW.
Hasil pembatasan tingkat provinsi, kata dia, Raperda RTRW Kabupaten Kepahiang dan Seluma sudah masuk tahap akhir.
"Untuk Kepahiang dan Seluma akan disahkan pada 27 Desember, tapi Kabupaten Bengkulu Utara belum jelas," katanya.
Sementara tujuh kabupaten dan kota yang sudah menuntaskan Perda RTRW adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Kaur dan Bengkulu Selatan.
Ia mengatakan Bappeda sudah mendesak kabupaten yang belum menuntaskan Perda RTRW tersebut untuk segera menyelesaikan Perda RTRW sebelum menyusun rencana detil tata ruang.
"Rencana detil tata ruang akan mengatur wilayah peruntukan yang akan berlaku 20 tahun," katanya.
Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota, menurutnya, sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Kolendri mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.
Selain itu, RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.
"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.
Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.
Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut. (ANTARA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Tujuh kabupaten dan kota sudah disahkan, tinggal tiga kabupaten yang belum, yaitu Kepahiang, Seluma dan Bengkulu Utara," katanya di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan pada 2012 seluruh kabupaten sudah menuntaskan Perda RTRW.
Hasil pembatasan tingkat provinsi, kata dia, Raperda RTRW Kabupaten Kepahiang dan Seluma sudah masuk tahap akhir.
"Untuk Kepahiang dan Seluma akan disahkan pada 27 Desember, tapi Kabupaten Bengkulu Utara belum jelas," katanya.
Sementara tujuh kabupaten dan kota yang sudah menuntaskan Perda RTRW adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Kaur dan Bengkulu Selatan.
Ia mengatakan Bappeda sudah mendesak kabupaten yang belum menuntaskan Perda RTRW tersebut untuk segera menyelesaikan Perda RTRW sebelum menyusun rencana detil tata ruang.
"Rencana detil tata ruang akan mengatur wilayah peruntukan yang akan berlaku 20 tahun," katanya.
Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota, menurutnya, sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Kolendri mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.
Selain itu, RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.
"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.
Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.
Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut. (ANTARA)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012