Berbagai masyarakat yang terhimpun dalam gerakan masyarakat sipil Bengkulu mendukung agar pemerintah menutup akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu sebagai upaya memutus rantai penularan virus korona jenis baru atau COVID-19.
"Harus tutup. Terpaksa harus memilih, lebih baik agak sedikit sengsara dalam kurun waktu sekitar satu bulan untuk memastikan terputusnya rantai, daripada kita membiarkan dia menjadi longgar tapi pertumbuhannya eksponensial dan ini masalah," kata Ketua Yayasan Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar di Bengkulu, Kamis.
Seperti diketahui hingga saat ini Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang masih menyandang status zona hijau karena belum ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
Ali juga mengkritik kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan sistem belajar dari rumah bagi siswa di Bengkulu. Menurut Ali sistem seperti ini tidak efektif untuk memutus rantai penularan virus korona jika tidak diiringi dengan pengawasan dan pemberian pemahaman tentang virus korona bagi pelajar itu sendiri.
"Anak sekolah diliburkan tanpa pembekalan pengetahuan. Tidak cukup guru menyampaikan kalian libur karena COVID-19 saja. Harus tenaga kesehatan yang menyampaikan itu. Guru yang menyampaikan dengan orang yang berbaju putih yang menyampaikan itu akan ditangkap berbeda oleh pelajar," papar Ali.
Menurut Ali, langkah menutup akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu baik itu jalur udara, darat dan laut harus segera dilakukan, sebab kata Ali, berdasarkan analisa para pakar jumlah orang yang terinfeksi virus korona ini semakin hari akan semakin bertambah banyak.
Namun, kata Ali, penutupan akses tersebut dikecualikan bagi kendaraan kargo yang membawa logistik seperti sembako, sayur-mayur, kebutuhan alat-alat kesehata dan obat, serta BBM.
Ali mengaku khawatir saat terjadi lonjakan angka orang yang terinfeksi virus korona di Provinsi Bengkulu ini pemerintah daerah malah tidak siap.
Hal senada diungkapkan Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Bengkulu Agus Widianto. Menurut Agus, penyebaran virus korona di Indonesia ini baru masuk fase awal.
Menurut Agus permintaan menutup akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu tersebut bukan sesuatu yang berlebihan, apalagi jika melihat kondisi gejala penularan virus korona di Bengkulu saat ini.
Agus meminta pemerintah daerah di Bengkulu memperketat proses pendeteksian virus korona jenis baru tersebut.
"Kalau menurut saya skriningnya harus diperketat. Kami memilih untuk tidak melakukan penyemprotan disinfektan, kami lebih memilih bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menyemprot secara mandiri," jelas Agus.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
"Harus tutup. Terpaksa harus memilih, lebih baik agak sedikit sengsara dalam kurun waktu sekitar satu bulan untuk memastikan terputusnya rantai, daripada kita membiarkan dia menjadi longgar tapi pertumbuhannya eksponensial dan ini masalah," kata Ketua Yayasan Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar di Bengkulu, Kamis.
Seperti diketahui hingga saat ini Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang masih menyandang status zona hijau karena belum ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
Ali juga mengkritik kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan sistem belajar dari rumah bagi siswa di Bengkulu. Menurut Ali sistem seperti ini tidak efektif untuk memutus rantai penularan virus korona jika tidak diiringi dengan pengawasan dan pemberian pemahaman tentang virus korona bagi pelajar itu sendiri.
"Anak sekolah diliburkan tanpa pembekalan pengetahuan. Tidak cukup guru menyampaikan kalian libur karena COVID-19 saja. Harus tenaga kesehatan yang menyampaikan itu. Guru yang menyampaikan dengan orang yang berbaju putih yang menyampaikan itu akan ditangkap berbeda oleh pelajar," papar Ali.
Menurut Ali, langkah menutup akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu baik itu jalur udara, darat dan laut harus segera dilakukan, sebab kata Ali, berdasarkan analisa para pakar jumlah orang yang terinfeksi virus korona ini semakin hari akan semakin bertambah banyak.
Namun, kata Ali, penutupan akses tersebut dikecualikan bagi kendaraan kargo yang membawa logistik seperti sembako, sayur-mayur, kebutuhan alat-alat kesehata dan obat, serta BBM.
Ali mengaku khawatir saat terjadi lonjakan angka orang yang terinfeksi virus korona di Provinsi Bengkulu ini pemerintah daerah malah tidak siap.
Hal senada diungkapkan Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Bengkulu Agus Widianto. Menurut Agus, penyebaran virus korona di Indonesia ini baru masuk fase awal.
Menurut Agus permintaan menutup akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu tersebut bukan sesuatu yang berlebihan, apalagi jika melihat kondisi gejala penularan virus korona di Bengkulu saat ini.
Agus meminta pemerintah daerah di Bengkulu memperketat proses pendeteksian virus korona jenis baru tersebut.
"Kalau menurut saya skriningnya harus diperketat. Kami memilih untuk tidak melakukan penyemprotan disinfektan, kami lebih memilih bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menyemprot secara mandiri," jelas Agus.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020