Bengkulu (Antara Bengkulu) - Kunjungan kerja tujuh anggota Komisi B DPRD
Provinsi Riau ke Pemerintah Provinsi Bengkulu menghasilkan kesepakatan
untuk bersama-sama mendesak Kementerian Keuangan tentang bagi hasil
pajak ekspor minyak sawit atau "Crude Palm Oil".
"Riau dengan tiga juta hektare luas perkebunan sawit, sama sekali
tidak mendapat apa-apa dari ekspor CPO," kata Ketua Komisi B DPRD
Provinsi Bengkulu Rusli Ahmad di Kota Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan pendapatan dari sektor perkebunan terutama kelapa
sawit hanya dari pajak bumi dan bangunan, sementara kerusakan jalan
akibat angkutan hasil perkebunan kata dia cukup membebani keuangan
daerah.
Untuk itu, pemerintah provinsi di Pulau Sumatra menurutnya perlu
bersama-sama meminta Kementerian Keuangan untuk membuat kebijakan yang
memungkinkan daerah menikmati bagi hasil pajak ekspor CPO yang khusus
untuk infrastruktur jalan.
"Apalagi di Riau dari tiga juta hektare itu, sebesar 80 persen
dikuasai pemilik modal, sementara kerusakan jalan dibebankanke daerah,"
katanya.
Selain itu, menurut Rusli pemerintah harus membatasi ekspor CPO dan meningkatkan industri hilir komoditas tersebut.
Dengan luasan perkebunan kelapa sawit di Riau menurutnya sangat
memprihatinkan jika industri hilir belum dikembangkan pemerintah.
Sementara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan
mengatakan permintaan bagi hasil pajak ekspor CPO sudah lama digaungkan
pemerintah daerah penghasil komoditas sawit di Pulau Sumatra.
"Memang Riau menjadi salah satu yang paling gigih memperjuangkan
ini karena dengan jutaan ton CPO setiap tahun tidak ada bagi hasil
dengan daerah," katanya.
Ia mengharapkan seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatra
bersama-sama mengusulkan permintaan tersebut kepada Kementerian Keuangan
dimana bagi hasil itu dikhususkan untuk perbaikan jalan.
Termasuk di Provinsi Bengkulu kata dia, angkutan hasil perkebunan
yang melebihi tonase menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, selain
angkutan tambang batu bara.
Biaya perbaikan jalan kata dia, tidak sebanding dengan pendapatan
daerah dari pajak bumi dan bangungan dari perusahaan perkebunan.
"Selain itu, ekspor CPO Bengkulu sangat sedikit melalui Pelabuhan
Pulau Baai Bengkulu, tapi sebagian besar lewat Lampung, Padang, bahkan
Belawan, Sumatra Utara," katanya. (ANTARA)
Bengkulu-Riau sepakat usulkan bagi hasil pajak CPO
Rabu, 20 Februari 2013 18:14 WIB 1037
.....Riau dengan tiga juta hektare luas perkebunan sawit, sama sekali tidak mendapat apa-apa dari ekspor CPO.....