DPS Pilkada Rejang Lebong 191.931 jiwa

Rejang Lebong (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Serentak 2020 di wilayah itu sebanyak 191.931 jiwa.

Koordinator Divisi Informasi dan Data KPU Rejang Lebong, Lusiana, usai rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran data (DPHP) Pilkada Serentak 2020 di KPU Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan DPS tersebut akan diumumkan ke publik selama 10 hari guna mendapat tanggapan dari masyarakat.

"Jumlah DPS Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Rejang Lebong saat ini 191.931 jiwa, jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 yang mencapai 203.336 jiwa, atau ada selisih 11.405," kata dia.

Berkurangnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 tambah dia, karena adanya data pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan pemilih yang tidak memiliki identitas (KTP elektronik), kemudian nomor kartu keluarga (NKK) yang berasal dari luar daerah.

"Selanjutnya, adanya data pemilih ganda serta penduduk yang berasal dari luar daerah sehingga tidak dimasukkan dalam sistem informasi data pemilih atau Sidalih," tambah dia.

DPS Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Rejang Lebong ini kata Lusiana, sebanyak 191.931 jiwa terdiri dari 96.687 pemilih laki laki dan sebanyak 95.244 pemilih perempuan, tersebar dalam 575 tempat pemungutan suara (TPS) di 156 desa dan kelurahan di 15 kecamatan.

Jumlah DPS ini nantinya masih akan terus berubah karena masih ada dua tahapan lagi yakni daftar pemilih hasil perbaikan (DPSHP) sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Oktober mendatang.

Dia mengimbau kalangan masyarakat Rejang Lebong agar pro aktif guna memeriksa nama-nama mereka yang diumumkan di tempat-tempat strategis di desa dan kelurahan masing-masing seperti di RT, RW, dusun, sekretariat PPS dan lainnya.

"Jika mereka belum terdaftar agar segera menemui petugas PPS, PPK atau bisa langsung ke KPU Rejang Lebong, dengan syarat mereka telah cukup umur dan memiliki identitas kependudukan berupa KTP elektronik dan kartu keluarga," kata Lusiana.***2***