Mukomuko (Antara Bengkulu) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi
Bengkulu, membutuhkan kejelasan terkait program bantuan langsung
sementara masyarakat di daerah itu.
"Belum ada keputusan secara resmi menolak bantuan langsung
sementara masyarakat atau BLSM," kata Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Mukomuko, Syafkani, di Mukomuko, Rabu.
Pihaknya sampai sekarang masih mempertanyakan proses program BLSM termasuk peran pemerintah daerah dalam program tersebut.
Untuk itu, kata dia, pihaknya perlu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembagian BLSM tersebut.
Karena, lanjutnya, satu lembar surat pun terkait dengan program
BLSM tersebut tidak pernah sampai kepada pemerintah setempat, informasi
tentang BLSM hanya diketahui dari media massa.
Sebelumnya, kata dia, PT Pos setempat pernah datang untuk
memberitahukan bahwa dana BLSM itu sudah ada dan siap untuk dibagikan
kepada sebanyak 8.000 rumah tangga miskin (RTM) sasaran program
tersebut.
Akan tetapi, pihaknya khawatir jika data RTM sasaran penerima BLSM di daerah tersebut tidak valid.
"Kalau data kita sebanyak 5.500 kepala keluarga miskin di daerah
ini, dari data tersebut apakah semuanya dapat BLSM atau tidak, kalau
tidak berapa sisanya lagi," ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan, orang orang dalam data itu masih ada
atau tidak di daerah itu,. Bisa jadi orang dalam data itu sudah
meninggal dunia, tidak miskin lagi, pindah alamat, dan sudah jadi
pegawai negeri sipil.
Terkait bupati setempat yang menolak BLSM, menurut dia, karena
pemerintah setempat tidak ingin timbul masalah setelah bantuan dibagikan
dari warga miskin yang tidak dapat.
"Kalau semua warga miskin dapat BLSM maka tidak jadi masalah namun
pengalaman selama ini seperti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
saja muncul permasalahan dari warga miskin yang tidak dapat kartu,
sedangkan orang kaya dapat," ujarnya lagi.
Selain itu, kata dia, pihaknya belum bisa menerima program itu jika tidak melihat langsung sasarannya. (Antara)
Mukomuko minta kejelasan program BLSM
Rabu, 26 Juni 2013 16:37 WIB 971
.....Kalau semua warga miskin dapat BLSM maka tidak jadi masalah namun pengalaman selama ini seperti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) saja muncul permasalahan dari warga miskin yang tidak dapat kartu, sedangkan orang kaya dapat.....