KKT kecewa dana festival tabot dicoret

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Keluarga Kerukunan Tabot Bengkulu menyatakan kecewa terhadap keputusan DPRD Provinsi Bengkulu yang mencoret dana penyelenggaraan Festival Tabot 2013 sebesar Rp400 juta dari APBD perubahan 2013.

"Kami sangat kecewa dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang mencoret dana Festival Tabot," kata Ketua Keluarga Kerukunan Tabot (KKT) Bengkulu Syiafril Syahbuddin kepada wartawan di Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan sebelum mencoret pos dana di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu itu, Komisi IV DPRD dapat memanggil KKT untuk menjelaskannya.

Alasan pencoretan karena tidak ada rincian penggunaan dana menurutnya dapat dibahas sebelum anggota legislatif mengambil keputusan mencoret alokasi dana tersebut.

"Seharusnya panggil KKT untuk menjelaskan penggunaan dana itu, tidak langsung mencoret," tambahnya.

Ia mengatakan pelaksanaan Festival Tabot sudah menjadi bagian dari budaya religius masyarakat Bengkulu.

Festival yang digelar setiap tahun menyambut 1 Muharram tersebut seharusnya didukung oleh anggota legislatif.

"Kalau tidak ada dukungan dana dari pemerintah provinsi, tidak ada perayaan meriah seperti tahun sebelumnya," ujarnya.

Dengan bantuan dana dari Pemerintah Kota Bengkulu, kata dia, ritual tabot tahun ini kemungkinan besar akan digelar tertutup.

Sementara Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat mengatakan akan mencari jalan keluar terhadap persoalan dana festival yang akan digelar pada November 2013 itu.

"Kalau dana hibah tidak bisa, karena harus tercantum dalam APBD, tetapi akan kami cari solusinya bersama KKT dan pemerintah kota," katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Syafrianto Daud sebelumnya mengatakan pencoretan dana tersebut karena tidak jelas peruntukannya.

"Setiap anggaran dalam APBD itu harus jelas peruntukannya, kami sudah pernah mempertanyakan tetapi tidak ada penjelasan," katanya.

Ia mengatakan para anggota komisi sepakat menghapus alokasi dana tersebut mengingat pengelolaan dana Tabot sudah pernah bermasalah dengan hukum.

"Jangan sampai penyalahggunaan dana festival itu terulang sehingga merugikan keuangan daerah," ujarnya. (Antara)