Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kebutuhan Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim atau mengurangi CO2 sampai dengan tahun 2030 diperkirakan meningkat dari Rp3.461 triliun menjadi Rp3.779 triliun.
"Angka yang luar biasa tinggi dan itu biaya untuk Indonesia saja," kata Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, ia menyebutkan dibutuhkan investasi senilai 365 miliar dolar AS, dengan peran pemerintah sebesar 26 persen.
"Sebuah angka yang luar biasa besar, namun kalau kita mau menurunkan karbondioksida lebih tinggi lagi hingga mencapai 41 persen maka kebutuhan investasinya mencapai 479 miliar dolar AS," ucap Sri Mulyani.
Dengan demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menilai diperlukan desain kebijakan dan kerangka kerja yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, hingga global agar bisa memenuhi kebutuhan biaya dalam mengatasi perubahan iklim tersebut.
Dari sisi pemerintah, berbagai solusi hingga kebijakan terus dipikirkan saat ini, salah satunya seperti rencana penerapan carbon pricing, carbon market, dan carbon tax yang sedang digodok di Tanah Air.
Ia menjelaskan bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga sudah terdapat skema budget taging selama ini, yang bertujuan untuk transparansi dan pemapanan anggaran perubahan iklim.
Selain itu, telah dilakukan diversifikasi instrumen pembiayaan Indonesia untuk perubahan iklim, hal tersebut merupakan salah satu prestasi yang Indonesia miliki dan menjadi perhatian dunia.
Kebutuhan RI atasi perubahan iklim naik jadi Rp3.779 triliun
Rabu, 4 Agustus 2021 12:33 WIB 777
Asap membubung tinggi dari lahan yang terbakar di Desa Ujung Batu, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Minggu (1/8/2021). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini musim kemarau yang dapat meningkatkan potensi terjadinya Karhutla, dimana berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 1 Januari hingga 30 Juni 2021 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 876 hektare. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.
