Petani Seluma berunjukrasa tuntut penuntasan sengketa lahan

Seluma, Bengkulu (Antara Bengkulu) - Sekitar 500 orang petani dari enam desa Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu berunjukrasa di depan Kantor Bupati setempat menuntut penyelesaian sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan PT Sandabi Indah Lestari.

"Kasus ini sudah tiga tahun berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian dari pemerintah Kabupaten Seluma," kata koordinator lapangan, Alfian dari Desa Tumbuan, saat berorasi di depan Kantor Bupati Seluma, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Seluma seolah-olah tutup mata terhadap permasalahan yang dihadapi sekitar 511 kepala keluarga di lima desa itu yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan sawit, PT Sandabi Indah Lestari (SIL).

Sengketa lahan tersebut mulai merebak setelah PT SIL masuk ke Kabupaten Seluma pada 2011 yang menenangkan lelang Hak Guna Usaha (HGU) PT Way Sebayur.

Masyarakat yang mengelola areal seluas 1.200 hektare terusik dan terancam tergusur dari areal kelola mereka yang sudah dikuasai secara turun-temurun.

"Tanah itu warisan moyang kami, saat Way Sebayur masuk belum selesai ganti rugi," katanya.

Ia mengatakan izin HGU PT Way Sebayur sudah berakhir pada Desember 2012 sehingga petani meminta pemerintah menghentikan izin dan melegalkan areal kelola petani.

Aksi masyarakat bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu itu dijaga ketat ratusan aparat kepolisian.

Setelah berorasi sekitar 30 menit, 11 perwakilan masyarakat dan Walhi bertemu pemerintah Kabupaten Seluma yang dipimpin Pelaksana Tugas Sekretariat Daerah Syafrudin Dahlan.

Setelah berdiskusi selama satu jam, Plt Sekda Kabupaten Seluma Syafrudin Dahlan menemui massa dan berjanji segera menyelesaikan sengketa lahan itu.

"Kami sudah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan sengketa lahan, dan kami berjanji sengketa masyarakat dengan PT SIL akan diprioritaskan," katanya.

Penjelasan Plt Sekda Seluma yang didampingi Kapolres AKBP Parhorian Lumbangaol dan Dandim Seluma Letkol Guntur Eko Saputra itu diterima masyarakat dan siap menunggu janji pemerintah daerah menuntaskan sengketa tersebut.

Setelah mendengarkan penjelasan aparat Pemda Seluma, massa meninggalkan area Kantor Bupati Seluma dengan tertib. (Antara)