Bengkulu (ANTARA) - Mahasiswa di Bengkulu permasalahkan rencana kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan.
Presiden Mahasiswa Universitas Prof.Dr.Hazairin, Robi Nababan menyebutkan bahwa sekitar 25 anggota DPRD Bengkulu Selatan akan dapat sejumlah fasilitas tunjangan, selama menjabat sebagai anggota legislatif.
"Wakil rakyat semakin tidak memiliki perasaan. Sangat tidak wajar disaat kondisi masyarakat yang sedang menjerit kesulitan akibat pandemi COVID-19," kata Robi di Bengkulu, Sabtu.
Kebijakan tersebut sangat melukai perasaan rakyat kabupaten Bengkulu Selatan padahal saat ini masyarakat mengalami kesulitan.
Lanjut Robi, seharusnya pemerintah dan DPRD Bengkulu Selatan memikirkan dan memprioritaskan dana untuk pengendalian pandemi.
Serta pejabat sadar jika kondisi saat ini sedang sulit, kemiskinan semakin bertambah, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat rendah.
Naiknya tunjangan anggota DPRD merupakan bentuk pengkhianatan dan pihaknya akan terus mengawal berbagai agenda DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan terutama menyangkut anggaran.
"Mereka seharusnya meningkatkan kepercayaan publik mereka siap dipotong tunjangannya untuk bisa disumbangkan kepada masyarakat secara langsung agar dapat meringankan penderitaan rakyat di tengah pandemi ini malah sibuk menaikkan tunjangan untuk kenikmatannya sendiri," ujarnya.
Presma Unihaz soroti kenaikan tunjangan DPRD Bengkulu Selatan
Sabtu, 13 November 2021 22:08 WIB 3103