Warga Enggano datangi DPRD tuntut pemerataan pembangunan

Bengkulu (Antara) - Sebanyak 10 orang tokoh adat dan tokoh masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Rabu mendatangi Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menuntut pemerataan pembangunan di pulau terluar itu.

"Kami menuntut hak sebagai warga negara untuk menikmati pemerataan pembangunan, baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi," kata Ketua Yayasan Karya Enggano, Muhammad Basyir Kauno di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sudah membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu pada 2003 tentang Pembangunan Terpadu Pulau Enggano.

Dalam surat tersebut pemerintah menyepakati bahwa APBN, APBD provinsi dan kabupaten sah untuk membangun Pulau Enggano.

"Tapi kenyataannya selama 11 tahun SK itu terbit tidak ada realisasi," katanya, dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Elmi Supiati di Gedung DPRD.

Bahkan pada tahun anggaran 2014, tidak ada anggaran dari APBD provinsi dan APBD kabupaten yang dikucurkan ke Pulau Enggano.

Kondisi infrastuktur jalan yang rusak parah kata Kauno menjadi keluhan utama masyarakat di pulau terluar berjarak 106 mil dari Kota Bengkulu itu.

"Jalan rusak parah sepanjang 17 kilometer membuat masyarakat rugi, pengangkutan hasil bumi terhambat, bahkan siswa terpaksa diliburkan karena jalan tidak bisa dilalui," katanya menerangkan.

Tokoh masyarakat Pulau Enggano lainnya Ferdinan Kaharubi meminta pemerintah sebaiknya menjadikan Pulau Enggano sebagai wilayah khusus dengan pengelolaan di bawah Pemprov Bengkulu.

"Atau minimal masuk wilayah administrasi Kota Bengkulu, sebab kalau ke Bengkulu Utara sangat jauh," ujarnya.

Pelayaran ke Pulau Enggano dari Kota Bengkulu membutuhkan waktu 12 jam dalam kondisi cuaca normal. Selanjutnya menuju Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara mencapai waktu tempuh dua jam.

Menurutnya perlu semacam otorita untuk pengelolaan Pulau Enggano yang saat ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara yakni Kecamatan Pulau Enggano.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Elmi Supiati mengatakan siap memfasilitas masyarakat Enggano untuk merealisasikan kebutuhan pembangunan di pulau itu.

"Kami juga sudah mendapat salinan SK Gubernur tentang Pembangunan Terpadu Pulau Enggano, ini akan menjadi bahan merealisasikan pembangunan di pulau terluar itu," katanya.

Pulau Enggano didiami lebih dari 2.800 jiwa yang terdiri dari lima suku asli yakni Kauno, Kaharubi, Kaahua, Kaharuba dan Kaitora. Sedangkan bagi pendatang diberi nama suku Kamay. (Antara)