Bengkulu, (Antara) - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ramli Rem mengusulkan pemerintah pusat agar membentuk tim pemerataan pembangunan yang bertugas memantau langsung kemajuan pembangunan di wilayah Nusantara untuk mewujudkan keadilan pembangunan.
"Kami usulkan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membentuk tim pemerataan pembangunan," kata Ramli usai menjaring aspirasi di daerah pemilihannya di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Kamis.
Tim tersebut kata dia dapat dibentuk di tingkat pusat atau daerah sebab pembangunan di tingkat daerah juga tidak merata antarkabupaten dan antarkota.
Pembangunan yang selama ini timpang antara wilayah Timur dan Barat menurut dia sudah saatnya diakhiri sehingga seluruh masyarakat merasakan dampak positif kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
Tidak hanya wilayah Timur atau Barat, bahkan di wilayah antarkabupaten masih terasa timpang dan biasanya tidak terlepas dari kebijakan politik kepala daerah sebagai dampak pilkada.
"Misalnya kepala daerah yang terpilih tidak mendapat suara di satu wilayah atau ada konflik kepentingan maka `kue` pembangunan tidak akan sampai ke wilayah itu, ini namanya pembangunan tidak adil," kata dia.
Pembangunan yang adil dan merata menurut anggota Komisi IV ini dapat meredam konflik sosial di masyarakat. Sebab pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan penerangan menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Termasuk di wilayah Kabupaten Kepahiang yang dimekarkan dari Kabupaten Rejanglebong pada 2003 menurut dia masih mengalami ketimpangan pembangunan terutama infrastruktur jalan.
"Banyak wilayah yang belum menikmati fasilitas jalan beraspal, atau pemeliharaan jalan yang tidak diperbaiki berpuluh tahun," tambah dia.
Ramli mengatakan selain jalan penghubung antarwilayah dalam kabupaten, masyarakat juga sangat mengharapkan pembangunan jalan ke sentra produksi untuk mengangkut hasil perkebunan masyarakat petani.
Termasuk delapan kecamatan di Kabupaten Kepahiang merupakan sentra produksi kopi selain Kabupaten Rejanglebong dan Lebong.
Reses atau jaring aspirasi anggota legislatif tingkat provinsi akan berlangsung hingga 12 Juni 2015.
***3***
Legislator Usul Bentuk Tim Pemerataan Pembangunan
Kamis, 11 Juni 2015 19:37 WIB 1976