"Pasar murah ini tidak hanya dilaksanakan oleh jajaran pemprov, kami juga meminta TPID kabupaten dan kota untuk ikut melaksanakannya di wilayah kerja bupati dan wali kota," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di Bengkulu, Selasa.
Pemprov Bengkulu bersama pihak terkait memberikan bantuan untuk memastikan masyarakat kurang mampu tidak melemah perekonomian mereka karena situasi saat ini.
Penyaluran bantuan tersebut, agar lebih efektif, juga diikuti dengan pasar murah. Hal itu bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat guna untuk memastikan masyarakat penerima manfaat menggunakan bantuan demi memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Keuntungan lainnya masyarakat juga mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau lewat pasar murah terintegrasi tersebut, serta inflasi daerah dapat terkendali dalam rentang target nasional yakni 2,5 plus minus 1 persen (yoy).
Capaian inflasi Provinsi Bengkulu pada Juli 2024 berada pada level 2,31 persen (yoy). Angka tersebut melambat dibandingkan Juni yang mengalami inflasi sebesar 3,64 persen (yoy).
Meski telah melambat, sejumlah komoditas tetap dicatat menjadi penyumbang utama inflasi, yakni kebutuhan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, kentang, kopi bubuk, gula pasir, maupun mi goreng.
Oleh karena itu, pemerintah setempat bersama TPID menyediakan berbagai kebutuhan pokok tersebut pada kegiatan pasar murah terintegrasi kali ini.
Harga yang ditawarkan di pasar murah terintegrasi jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Contohnya, bawang merah di pasar murah harganya Rp18 ribu per kilogram, sedangkan harga normalnya Rp24 ribu. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berat 5 kilogram dijual seharga Rp59 ribu, sedangkan harga eceran di pasar bisa mencapai Rp65 ribu.
Daging ayam ras bisa didapatkan masyarakat seharga Rp28 ribu, lebih murah dibanding harga di pasar Rp30 ribu. Telur ayam ras seharga Rp48 ribu per 30 butir, sedangkan di pasaran Rp56 ribu.
Berdasarkan data dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tantangan pengendalian inflasi masih cukup besar. Oleh karena itu, Pemprov Bengkulu terus mengoptimalkan kegiatan pengendalian dengan mengutamakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Gubernur pun meminta agar TPID melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok di gudang-gudang pangan, serta memperhatikan jalur transportasi yang menjadi salah satu penyebab kenaikan harga bahan pangan.
"Kegiatan seperti ini akan memberikan dampak yang signifikan jika dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pelaksanaannya juga harus merata dan melibatkan pemangku kepentingan, terutama para penyalur dan pedagang besar. Penyebaran informasi juga harus maksimal agar tidak terjadi panic buying," ujarnya pula.
