"Sudah kami usahakan kepada kementerian, namun situasi kondisi, sama halnya kementerian dengan daerah masih kekurangan finansial untuk memperbaiki itu, maka kami berusaha mencari solusi lain," kata Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R. A Denni di Bengkulu, Selasa.
Menurut dia, Pemprov Bengkulu mencoba alternatif lain agar pengerukan alur bisa segera direalisasikan. Pemprov Bengkulu merancang kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) selaku operator pelabuhan dengan asosiasi pengusaha batu bara di Bengkulu.
"Maka kami mencoba untuk membuka ini bekerja sama join antara Pelindo yang juga milik negara, kementerian BUMN, dengan kawan-kawan asosiasi pengusaha batu bara yang ada di provinsi Bengkulu, kami join-kan mereka supaya bisa melakukan pengerukan alur," kata dia.
Kerja sama para pihak tersebut diharapkan dapat melakukan pengerukan sehingga alur Pelabuhan Pulau Baai setidaknya bisa memiliki kedalaman 4-5 meter dan lebar alur bisa melebihi 20 meter.
Kondisi saat ini kata dia alur Pelabuhan Pulau Baai lebar alurnya tinggi 18 meter dari lebar awal 45 meter. Kedalaman alur juga tidak sampai 3 meter yang dari kedalaman awal 9 meter.
Padahal, lanjut Denni keberadaan pelabuhan begitu penting bagi Bengkulu untuk mengekspor komoditas seperti batu bara, sawit, karet, kopi dan komoditas-komoditas unggulan lainnya. Bengkulu juga kesulitan dalam distribusi barang komoditas penting kebutuhan provinsi yang berasal dari daerah lain karena pendangkalan alur tersebut.
Kemudian pelabuhan sebenarnya diproyeksikan menjadi zona ekonomi penting Provinsi Bengkulu. Pelabuhan Pulau Baai beberapa tahun belakang sedang dibangun menjadi kawasan ekonomi khusus.
"Karena itu, sudah beberapa tahun ini kami terus mencoba bagaimana alur Pelabuhan Pulau Baai itu bisa dikeruk, sehingga kapal-kapal besar bisa kembali masuk tapi terkendala. Sesuai aturan ketentuan itu kewajiban Pemerintah Pusat, tapi terhambat karena faktor finansial, oleh karena itu kami mencari solusinya," ujar Denni.
