Bengkulu (ANTARA) - Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk membahas masalah yang sedang dialami Pertashop.
"Pertemuan dengan presiden ke-7 ini, merupakan bentuk silaturahmi HPMPI juga sekaligus penyampaian aspirasi agar mendapat atensi dari pemerintahan yang saat ini baru terbentuk," kata Ketua Umum DPP HPMPI Steven lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Jumat.
Dia mengatakan kondisi Pertashop saat ini tidak begitu baik. Hal itu disebabkan oleh belum adanya jaminan ke depan terkait keberlangsungan usaha Pertashop agar bisa berjalan baik.
Baca juga: Pertamina pastikan distribusi BBM subsidi di Bengkulu aman
"Kami menyampaikan bahwasanya kondisi Pertashop masih di ujung tanduk, belum ada jaminan ke depannya bahwa usaha Pertashop ini akan berjalan dengan baik, mengingat fluktuasi harga BBM Non Subsidi yang faktornya di luar kendali kami," kata dia.
Sesuai aturannya, Pertashop hanya bisa menjual produk BBM non-subsidi yakni Pertamax dan Dexlite, sementara harga dari BBM non-subsidi itu dapat berubah setiap akhir atau awal bulan ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia.
"Saat ini was-was setiap akhir bulan, karena ketika harga minyak dunia naik, Pertamina tentu akan melakukan penyesuaian harga menjelang akhir bulan atau sewaktu-waktu," kata dia lagi.
Baca juga: Pertamina pastikan tak ada kenaikan harga Pertamax di Bengkulu
Pertashop saat ini mesti menjual produk BBM yang harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM subsidi yakni Pertalite ataupun Bio Solar.
Selisih harga yang begitu jauh kata kata dia memberikan celah bagi para pedagang BBM subsidi ilegal menjual secara eceran, dan para pedagang ilegal tersebut masih bisa menjualnya bahkan di bawah harga Pertamax atau Dexlite.
"Sedangkan di luar dari SPBU atau bisa dibilang hampir di sepanjang jalan terdapat warung eceran BBM JBKP Pertalite dan JBT Bio solar yang entah dapat BBM-nya dari mana. Kami pengusaha Pertashop kalah saing dengan pengecer-pengecer tersebut," katanya.
Omset rendah membuat Pertashop gagal bayar angsuran di bank sehingga terancam penyitaan aset oleh pihak bank. Oleh karena itu HPMPI menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pihak terkait termasuk mendapatkan atensi dari Presiden ke-7 Jokowi.
Baca juga: Pertamina dukung penuh Polda Bengkulu ungkap penyalahguna BBM subsidi
"Dan berharap segera mendapat solusi, yakni kebijakan akan harga BBM yang adil dengan disparitas terjaga maksimal 1500 per liter (antara BBM subsidi dengan non-subsidi)," ucapnya.
Kemudian, HPMPI juga mengharapkan mendapat relaksasi angsuran bagi yang menggunakan fasilitas KUR atau pinjaman dari bank, kemudian adanya FGD dengan lintas kementerian terkait BUMN, ESDM dan Kemendagri, hingga penegakan hukum menyangkut penyaluran BBM.
"Syukur-syukur apabila subsidi BBM dialihkan menjadi BLT. Bantuan ke masyarakat lebih tepat sasaran dan usaha- usaha BBM bisa kembali lancar," ujarnya.
