Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tahun ini menambah anggaran "fogging" atau pengasapan untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di daerah ini.
"Anggaran pengasapan di APBD murni tahun ini untuk penanganan 30 kasus, di perubahan APBD tahun ini ada penambahan untuk 30 kasus lagi," kata Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Ruli Herlindo di Mukomuko, Sabtu.
Dia mengakui, anggaran untuk "fogging" atau pengasapan untuk penanganan puluhan kasus DBD dari pemerintah daerah tahun ini terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus DBD yang ada di daerah ini.
Namun dari sekian banyak kasus DBD di daerah ini, kata dia, ada sebagian yang ditanggulangi anggaran untuk pengasapan oleh pemerintah desa dan ada juga bantuan dari organisasi masyarakat.
Ruli menyebutkan, membutuhkan anggaran untuk operasional dan membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melakukan pengasapan.
"Kalau stok racun masih tersedia di dinas ini. Anggaran itu untuk operasional petugas dan pembelian BBM," ujarnya.
Untuk sekali pengasapan atau di satu titik, kata dia, petugas membutuhkan racun sebanyak satu liter dan 20 liter solar dengan estimasi anggaran sebesar Rp2 juta.
Dia menjelaskan, meskipun selama ini anggaran untuk pengasapan terbatas, namun tetap mengakomodasi apabila ada usulan permintaan pengasapan dari masyarakat.
Ia menyebutkan, sebanyak 545 orang yang terjangkit penyakit DBD terhitung sejak Januari hingga Oktober 2024, dan lima penderita penyakit ini meninggal dunia.
Dari total 545 kasus DBD tersebut, dengan rincian pada Januari 54 kasus, Februari 100 kasus, Maret 71 kasus, April 76 kasus, Mei 100 kasus, Juni 48 orang, Juli 31 kasus, Agustus 21 kasus, September 15 kasus, dan Oktober 2024 sebanyak 18 kasus.
"Anggaran pengasapan di APBD murni tahun ini untuk penanganan 30 kasus, di perubahan APBD tahun ini ada penambahan untuk 30 kasus lagi," kata Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Ruli Herlindo di Mukomuko, Sabtu.
Dia mengakui, anggaran untuk "fogging" atau pengasapan untuk penanganan puluhan kasus DBD dari pemerintah daerah tahun ini terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus DBD yang ada di daerah ini.
Namun dari sekian banyak kasus DBD di daerah ini, kata dia, ada sebagian yang ditanggulangi anggaran untuk pengasapan oleh pemerintah desa dan ada juga bantuan dari organisasi masyarakat.
Ruli menyebutkan, membutuhkan anggaran untuk operasional dan membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melakukan pengasapan.
"Kalau stok racun masih tersedia di dinas ini. Anggaran itu untuk operasional petugas dan pembelian BBM," ujarnya.
Untuk sekali pengasapan atau di satu titik, kata dia, petugas membutuhkan racun sebanyak satu liter dan 20 liter solar dengan estimasi anggaran sebesar Rp2 juta.
Dia menjelaskan, meskipun selama ini anggaran untuk pengasapan terbatas, namun tetap mengakomodasi apabila ada usulan permintaan pengasapan dari masyarakat.
Ia menyebutkan, sebanyak 545 orang yang terjangkit penyakit DBD terhitung sejak Januari hingga Oktober 2024, dan lima penderita penyakit ini meninggal dunia.
Dari total 545 kasus DBD tersebut, dengan rincian pada Januari 54 kasus, Februari 100 kasus, Maret 71 kasus, April 76 kasus, Mei 100 kasus, Juni 48 orang, Juli 31 kasus, Agustus 21 kasus, September 15 kasus, dan Oktober 2024 sebanyak 18 kasus.
