Medan (ANTARA News) - Pencemaran yang terjadi di Danau Toba yang
ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata nasional dinilai luar
biasa sehingga diperlukan penanganan serius untuk mengatasinya.
Dalam dialog nasional di Medan, Senin, Menko Polhukam Luhut
Panjaitan mengatakan jika tidak disiapkan langkah yang serius dan tegas
dikhawatirkan pencemaran tersebut akan sulit diatasi dengan cepat.
Pihaknya mendukung Pemprov Sumut yang telah menyiapkan sejumlah
rencana aksi untuk mengatasi pencemaran tersebut, terutama untuk
mendukung program pengembangan Danau Toba.
"Karena lintas kabupaten, tidak usah ragu, saya dukung," katanya
dalam dialog dengan tema "peranan tokoh masyarakat dalam membina
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI itu.
Menurut Luhut, cukup banyak faktor penyebab pencemaran tersebut
danau yang menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara tersebut.
Salah satu perusahaan yang ikut memberikan andil dalam pencemaran
tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang bergerak dalam produksi
bubur kertas.
Untuk itu, perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir
tersebut perlu memperbaiki teknologinya, pengolahan limbahnya, dan
memiliki HTI tersendiri agar tidak menebang hutan yang lain.
Pemangku kepentingan di Sumut juga diingatkan untuk tegas dalam
menegakkan aturan, terutama jika mengetahui adanya praktik yang merusak
lingkungan.
"Jangan karena diberi recehan, lalu lupa. Kita berdosa sama anak
cucu. Cari makan masih banyak di tempat lain. Jangan di limbah kita
mainkan," katanya.
Mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut mengaku telah
bertemu pimpinan TPL dan mengingatkan perusahaan tersebut untuk
memperbaiki kinerjanya, termasuk memperbaiki jalan yang rusak akibat
dilalui truk-truk milik perusahaan tersebut.
"Kalau dia tidak bisa (memperbaiki), evaluasi keberadaannya. Jangan
karena terima Rp5 miliar, sudah senang, padahal mereka terima 500 juta
dolar AS," katanya di hadapan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Wakapolda
Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, dan puluhan tokoh masyarakat Sumut.
Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan
sejumlah rencana aksi untuk mengatasi pencemaran yang melanda Danau
Toba tersebut.
Rencana aksi tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2018 dengan
melibatkan tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba yakni Simalungun, Karo,
Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi.
Diantaranya rencana aksi itu adalah penghapusan aktivitas keramba
jaring apung, peningkatan kualitas air Danau Toba, penghentian
penebangan hutan, penataan kawasan, konservasi dan pendayagunaan sumber
daya air, dan pengembangan infrastruktur.
Penghapusan aktivita keramba jaring apung tersebut akan dilakukan
secara bertahap. "Kalau tidak bisa dihapuskan semua, bisa dilakukan
dengan zonanisasi," katanya.
Dialog tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen untuk
menjalankan rencana aksi pengembangan Danau Toba oleh tujuh bupati yang
disaksikan Menko Polhukam Luhut Panjaitan.
Luhut: pencemaran Danau Toba luar biasa
Kamis, 28 Juli 2016 15:14 WIB 1410