Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Juliansyah Yayan menyebutkan usulan warga dari 15 kecamatan di wilayah itu dalam kegiatan reses dewan mayoritas berupa pembangunan infrastruktur.
"Hasil dari reses guna menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan 30 anggota DPRD Kabupaten Rejang di empat daerah pemilihan pada bulan Januari 2025 lalu sebagian besar untuk kegiatan pembangunan fisik, sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, saluran drainase dan lainnya," kata Juliansyah Yayan di Rejang Lebong, Selasa.
Dia menjelaskan, program jaring aspirasi masyarakat tersebut dilaksanakan oleh 30 anggota DPRD Rejang Lebong dari empat dapil tersebar dalam 15 kecamatan yang dilaksanakan selama bulan Januari 2025 kemarin, di mana usulan disampaikan masyarakat dalam bentuk proposal.
Usulan yang disampaikan warga dari masing-masing dapil ini, kata dia, berupa pembangunan fisik mulai dari pembangunan jalan, irigasi hingga pembangunan penunjang kegiatan masyarakat seperti aula dan lainnya.
Usulan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Rejang Lebong selanjutnya akan dilakukan pendataan ulang dan melihat skala prioritas dari seluruh usulan yang disampaikan dari setiap dapil, kemudian akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah.
"Tidak semua usulan yang disampaikan oleh masyarakat ini bisa diakomodir, usulannya akan dipilih berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di Pemkab Rejang Lebong," terangnya.
Menurut dia, pada program jaring aspirasi masyarakat ini akan mereka masukkan dalam penyusunan APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026 mendatang, karena APBD tahun 2025 sudah disahkan pada November 2024 lalu dan kini tinggal pelaksanaan lagi.
Sebelumnya DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada 26 November 2024 lalu mengesahkan Perda APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp1.063.061.600.818.
Adapun rincian komposisi APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2025 ini terdiri dari pendapatan daerah Rp1.063.061.600.818. Kemudian belanja daerah Rp1.110.027.875.000, sehingga terjadi defisit sebesar Rp46.966.275.000, dan pembiayaan netto Rp46.966.275.000, sehingga angka defisit berhasil ditekan menjadi Rp0.
